MPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Djuanda
Author
Kismytiadara, Kismytiadara
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2023-10-27 07:17:53
Abstract :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdiri dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian teori Badan Pusat Statistik (2022) terdiri dimensi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi). Teknik analisis data digunakan rumus Weight Mean Score (WMS). Sampel pada penelitian ini yaitu 93 responden Keluarga Penerima Manfaat dengan teknik simple random sampling dan 12 petugas Program Keluarga Harapan dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada variabel implementasi kebijakan berdasarkan responden Keluarga Penerima Manfaat memperoleh 4,02 kategori baik dan responden petugas Program Keluarga Harapan memperoleh 4,41 kategori sangat baik. Pada variabel kesejahteraan berdasarkan responden Keluarga Penerima Manfaat memperoleh nilai rata-rata 3,72 kategori baik dan responden petugas Program Keluarga Harapan memperoleh nilai rata-rata 4,01 kategori baik. Namun, berdasarkan wawancara terdapat Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan informasi sehingga terjadi kesalahpahaman serta adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Saran penelitian ini untuk memastikan sosialisasi sudah menyeluruh dan mendorong Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mampu untuk mengundurkan diri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdiri dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian teori Badan Pusat Statistik (2022) terdiri dimensi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi). Teknik analisis data digunakan rumus Weight Mean Score (WMS). Sampel pada penelitian ini yaitu 93 responden Keluarga Penerima Manfaat dengan teknik simple random sampling dan 12 petugas Program Keluarga Harapan dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada variabel implementasi kebijakan berdasarkan responden Keluarga Penerima Manfaat memperoleh 4,02 kategori baik dan responden petugas Program Keluarga Harapan memperoleh 4,41 kategori sangat baik. Pada variabel kesejahteraan berdasarkan responden Keluarga Penerima Manfaat memperoleh nilai rata-rata 3,72 kategori baik dan responden petugas Program Keluarga Harapan memperoleh nilai rata-rata 4,01 kategori baik. Namun, berdasarkan wawancara terdapat Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan informasi sehingga terjadi kesalahpahaman serta adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Saran penelitian ini untuk memastikan sosialisasi sudah menyeluruh dan mendorong Keluarga Penerima Manfaat yang sudah mampu untuk mengundurkan diri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
