IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA BOGOR
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Djuanda
Author
Aini, Nurul
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2023-10-30 01:42:49
Abstract :
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi setiap warga negara khususnya untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengatur dalam perundang-undangan No 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas memberikan arahan, kurangnya monitoring dan perhatian pemerintah untuk penyandang disabilitas di Kota Bogor termasuk biaya untuk sosialisasi yang terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari George C. Edwards III terdiri dari 4 dimensi yaitu, komunikasi (communication), sumber daya (Resource), disposisi (disposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data menggunakan rumus Weight Mean Score. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai PPDI sejumlah 15 Orang dan Penyandang Disabilitas sejumlah 34 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yang terdapat di non-probability. Hasil penelitian data menunjukan bahwa rataan penilaian pegawai pada variabel Implementasi Kebijakan memperoleh mean 2,09 dengan kategori kurang baik. Sedangkan rataan penilaian Masyarakat memperoleh mean 3,10 , dengan kategori Cukup. Dengan demikian bahwa Implementasi UU no 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik khuusnya pada indikator SOP Sebagai Acuan Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hambatan dalam implementasi kebijakan UU no 8 Tahun 2016 adalah kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melakukan kegiatan sehari-hari, dan Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi untuk pegawai terurama agar lebih memperhatiakan sosisalisasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan peran pengurus yang berpengalaman juga berkompeten, pemenuhan SOP di PPDI sebagai panduan teknis dalam mengimplementasikan UU No 8 Tahun 2016. Kata kunci : Implementasi, Pelayanan Publik, Disabilitas, Pemberdayaan
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik bagi setiap warga negara khususnya untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengatur dalam perundang-undangan No 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun masih terdapat masalah yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas memberikan arahan, kurangnya monitoring dan perhatian pemerintah untuk penyandang disabilitas di Kota Bogor termasuk biaya untuk sosialisasi yang terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari George C. Edwards III terdiri dari 4 dimensi yaitu, komunikasi (communication), sumber daya (Resource), disposisi (disposition) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data menggunakan rumus Weight Mean Score. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai PPDI sejumlah 15 Orang dan Penyandang Disabilitas sejumlah 34 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yang terdapat di non-probability. Hasil penelitian data menunjukan bahwa rataan penilaian pegawai pada variabel Implementasi Kebijakan memperoleh mean 2,09 dengan kategori kurang baik. Sedangkan rataan penilaian Masyarakat memperoleh mean 3,10 , dengan kategori Cukup. Dengan demikian bahwa Implementasi UU no 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik khuusnya pada indikator SOP Sebagai Acuan Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hambatan dalam implementasi kebijakan UU no 8 Tahun 2016 adalah kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melakukan kegiatan sehari-hari, dan Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi untuk pegawai terurama agar lebih memperhatiakan sosisalisasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan peran pengurus yang berpengalaman juga berkompeten, pemenuhan SOP di PPDI sebagai panduan teknis dalam mengimplementasikan UU No 8 Tahun 2016. Kata kunci : Implementasi, Pelayanan Publik, Disabilitas, Pemberdayaan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
