PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016
(Studi : Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Djuanda
Author
Tri Rahayu, Dana Pungky
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-12-18 04:54:01
Abstract :
DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, ?Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)?, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor 2023. Perlindungan anak adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat baik baik dari institusi pendidikan, negara, orangtua, lembaga masyarakat. Tapi pada kenyataan, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tentu sangat buruk dan bertentangan dengan cita-cita negara dalam membentuk generasi yang dapat tumbuh dengan baik dan sehat agar dapat meneruskan dan membangun negeri menjadi lebih baik. Maka negara melindungi anak melaului Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,.Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas adalah Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundangundang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan seksual serta implementasi ketentuan tersebut di atas dalam praktik peradilan khusus dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundangundang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan Seksual serta Untuk mendapatkan gambaran implemetasi perlindungan terhadap anak dalam praktik peradilan khususnya dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Metode yang dipakai menggunakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, Kesimpulan Terdapat beberapa pengaturan yang diperbaruhi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Hakim mengabulkan tuntutan terdakwa dan kemudian menjatuhi hukuman mati, juga korban menerima restitusi dan rehabilitasi, Putusan tersebut selaras dengan cita-cita negara dalam melindungi hak-hak anak, adanya restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat membantu dalam memulihan korban. Hukuman mati yang diterima oleh terdakwa mencerminkan bahwa hukum di negara ini tidak mentolelir adanya kekerasan seksual terlebih kepada anak yang mempunyai perlindungan khusus. Saran Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya haruslah sesuai dengan tujuan berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya Dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia,koperasi dapat menempuh pendekatan baik struktural maupun kultural. Kata kunci : Perlindungan Anak, restitusi, Kekerasan Seksua
DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, ?Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)?, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor 2023. Perlindungan anak adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat baik baik dari institusi pendidikan, negara, orangtua, lembaga masyarakat. Tapi pada kenyataan, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tentu sangat buruk dan bertentangan dengan cita-cita negara dalam membentuk generasi yang dapat tumbuh dengan baik dan sehat agar dapat meneruskan dan membangun negeri menjadi lebih baik. Maka negara melindungi anak melaului Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,.Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas adalah Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundangundang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan seksual serta implementasi ketentuan tersebut di atas dalam praktik peradilan khusus dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundangundang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan Seksual serta Untuk mendapatkan gambaran implemetasi perlindungan terhadap anak dalam praktik peradilan khususnya dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Metode yang dipakai menggunakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, Kesimpulan Terdapat beberapa pengaturan yang diperbaruhi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Hakim mengabulkan tuntutan terdakwa dan kemudian menjatuhi hukuman mati, juga korban menerima restitusi dan rehabilitasi, Putusan tersebut selaras dengan cita-cita negara dalam melindungi hak-hak anak, adanya restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat membantu dalam memulihan korban. Hukuman mati yang diterima oleh terdakwa mencerminkan bahwa hukum di negara ini tidak mentolelir adanya kekerasan seksual terlebih kepada anak yang mempunyai perlindungan khusus. Saran Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya haruslah sesuai dengan tujuan berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya Dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia,koperasi dapat menempuh pendekatan baik struktural maupun kultural. Kata kunci : Perlindungan Anak, restitusi, Kekerasan Seksua
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
