ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DI PAPUA OLEH KORPS BRIGADE MOBIL MENURUT PERPOL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Djuanda
Author
Tino Ariyadi, Youga
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-16 02:32:27
Abstract :
YOUGA TINO ARIYADI. NIM. E. 1811302. Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Papua Oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kabupaten Yahukimo Moruku Papua oleh Korps Brimob selama ini ditekankan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan dilaksanakannya beberapa program diantaranya Bercocok tanam merupakan salah satu bentuk interaksi masyarakat dengan alam yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan, oleh sebab itu masyarakat Papua bagian Yahukimo diajari bercocok tanam yang benar agar terhindar dari kelaparan dan kesulitan pangan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021 dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang ditemui dalam pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021 belum maksimal dan belum berimbas pada meningkatnya persepsi publik terhadap Polri dalam mengembangkan masyarakat di Papua. Dampak secara langsung dari kebijakan Polmas melalui peran Brimob di wilayah Papua hanyalah lahirnya pengurus-pengurus FKPM. Dari sisi implementasi, terlihat kurang optimalnya kompetensi aparat. Kultur instruktif di lembaga kepolisian yang diadopsi dari norma militer membuat kebijakan Polmas dipandang oleh aparat di lapangan lebih sebagai sekedar pelaksanaan tugas baru daripada proses perbaikan kualitas pelayanan. Kata Kunci : Pengembangan, SDM, Brimob
YOUGA TINO ARIYADI. NIM. E. 1811302. Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Papua Oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kabupaten Yahukimo Moruku Papua oleh Korps Brimob selama ini ditekankan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan dilaksanakannya beberapa program diantaranya Bercocok tanam merupakan salah satu bentuk interaksi masyarakat dengan alam yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan, oleh sebab itu masyarakat Papua bagian Yahukimo diajari bercocok tanam yang benar agar terhindar dari kelaparan dan kesulitan pangan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021 dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang ditemui dalam pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan sumber daya masyarakat di Papua oleh Korps Brigade Mobil Menurut Perkap No.1 Thn 2021 belum maksimal dan belum berimbas pada meningkatnya persepsi publik terhadap Polri dalam mengembangkan masyarakat di Papua. Dampak secara langsung dari kebijakan Polmas melalui peran Brimob di wilayah Papua hanyalah lahirnya pengurus-pengurus FKPM. Dari sisi implementasi, terlihat kurang optimalnya kompetensi aparat. Kultur instruktif di lembaga kepolisian yang diadopsi dari norma militer membuat kebijakan Polmas dipandang oleh aparat di lapangan lebih sebagai sekedar pelaksanaan tugas baru daripada proses perbaikan kualitas pelayanan. Kata Kunci : Pengembangan, SDM, Brimob
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
