KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PUBLIK BAGI DIFABEL SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PAJAK DAERAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
Christy, Maria Cahya
Subject
Government Policy
Datestamp
2022-08-22 05:31:55
Abstract :
Naskah yang berjudul ?Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Difabel sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pajak Daerah? bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel, penerapan kebijakan tersebut dilapangan, dan untuk mengetahui penilaian fasilitas dari pajak yang sudah dibayarkan. Pada latar belakang disebutkan bahwa difabel mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki fisik normal. Oleh karena itu difabel juga memiliki hak atas fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sebagai wujud dari pengembalian pajak daerah atas iuran yang telah masyrakat bayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif hukum. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu, fasilitas publik bagi difabel yang sudah tersedia dan kebijakan atas fasilitas tersebut. Hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel sebagai kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat kemudian menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak untuk pengadaan fasilitas.
Naskah yang berjudul ?Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Difabel sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pajak Daerah? bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel, penerapan kebijakan tersebut dilapangan, dan untuk mengetahui penilaian fasilitas dari pajak yang sudah dibayarkan. Pada latar belakang disebutkan bahwa difabel mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki fisik normal. Oleh karena itu difabel juga memiliki hak atas fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sebagai wujud dari pengembalian pajak daerah atas iuran yang telah masyrakat bayarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif hukum. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu, fasilitas publik bagi difabel yang sudah tersedia dan kebijakan atas fasilitas tersebut. Hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan fasilitas publik bagi difabel sebagai kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat kemudian menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak untuk pengadaan fasilitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
