STUDI KORELASI TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN PRAKTIK SWASTA DI KABUPATEN BANTUL DENGAN KELENGKAPAN PARTOGRAF DAN KEWENANGANNYA MEMAPARKAN ISI REKAM MEDIS
Total View This Week14
Total View This Week14
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
SULISTYANINGSIH, -
Subject
341 Law of nations
Datestamp
2017-05-12 04:31:57
Abstract :
Rekam Medis (RM) termasuk salah satu bahan baku Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yang merupakan sumber daya non fisik manajemen kesehatan, untuk memperoleh data/informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir guna pemantauan pelayanan medis paripurna. Pelayanan medis ini dapat dievaluasi sebagai kinerja medis termasuk Bidan Praktik Swasta (BPS). Belum ada data yang pasti mengenai partograf sebagai kelengkapan RM di Kabupaten Bantul, padahal Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang mempunyai AKI sangat rendah di Indonesia. Adanya pertentangan isi peraturan tentang kewenangan BPS dalam memaparkan isi RM untuk kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahui: 1) tingkat pengetahuan BPS tentang RM; 2) hubungan tingkat pendidikan BPS dengan kelengkapan partograf; 3) hubungan tingkat pengetahuan BPS dengan kelengkapan partograf; 4) kewenangan BPS untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian inferensial. Responden penelitian ini adalah BPS di Kabupaten Bantul yang melayani pertolongan persalinan sebanyak 75 orang. Data diambil melalui pengisian angket yang sebelumnya dilakukan uji validitas dengan product moment, dan reliabilitas dengan Split Half. Data sekunder meliputi partograf dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan responden terbanyak adalah Diploma III Kebidanan sebanyak 38 orang (50%). Tingkat pengetahuan responden tentang RM sebagian besar adalah rendah sebanyak 34 orang (45%). Dari 75 responden, sebanyak 51 orang (68%) yang membuat partograf dan hanya 1 orang yang membuat partograf lengkap. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan chi Square didapatkan nilai signifikasi 0,00 artinya ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pendidikan BPS dan kelengkapan partograf. Ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pengetahuan BPS dan kelengkapan partograf (p=0,00). Berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis serta asas lex specialis derogat legi generalis BPS berwenang untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada BPS untuk selalu meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuannya, serta membuat partograf secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaca kunci: pendidikan, pengetahuan, bidan praktik swasta, kewenangan, partograf
Rekam Medis (RM) termasuk salah satu bahan baku Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yang merupakan sumber daya non fisik manajemen kesehatan, untuk memperoleh data/informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir guna pemantauan pelayanan medis paripurna. Pelayanan medis ini dapat dievaluasi sebagai kinerja medis termasuk Bidan Praktik Swasta (BPS). Belum ada data yang pasti mengenai partograf sebagai kelengkapan RM di Kabupaten Bantul, padahal Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang mempunyai AKI sangat rendah di Indonesia. Adanya pertentangan isi peraturan tentang kewenangan BPS dalam memaparkan isi RM untuk kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahui: 1) tingkat pengetahuan BPS tentang RM; 2) hubungan tingkat pendidikan BPS dengan kelengkapan partograf; 3) hubungan tingkat pengetahuan BPS dengan kelengkapan partograf; 4) kewenangan BPS untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian inferensial. Responden penelitian ini adalah BPS di Kabupaten Bantul yang melayani pertolongan persalinan sebanyak 75 orang. Data diambil melalui pengisian angket yang sebelumnya dilakukan uji validitas dengan product moment, dan reliabilitas dengan Split Half. Data sekunder meliputi partograf dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan responden terbanyak adalah Diploma III Kebidanan sebanyak 38 orang (50%). Tingkat pengetahuan responden tentang RM sebagian besar adalah rendah sebanyak 34 orang (45%). Dari 75 responden, sebanyak 51 orang (68%) yang membuat partograf dan hanya 1 orang yang membuat partograf lengkap. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan chi Square didapatkan nilai signifikasi 0,00 artinya ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pendidikan BPS dan kelengkapan partograf. Ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pengetahuan BPS dan kelengkapan partograf (p=0,00). Berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis serta asas lex specialis derogat legi generalis BPS berwenang untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada BPS untuk selalu meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuannya, serta membuat partograf secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaca kunci: pendidikan, pengetahuan, bidan praktik swasta, kewenangan, partograf
File :
05.93.0034 Sulistyaningsih COVER.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih BAB I.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih BAB II.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih BAB III.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih BAB IV.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih BAB V.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih DAFTAR PUSTAKA.pdf
05.93.0034 Sulistyaningsih LAMPIRAN.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
