DAMPAK PERPECAHAN WADAH TUNGGAL PROFESI ADVOKAT
ANTARA PERADI-KAI TERHADAP CALON ADVOKAT
DITINJAU DARI UU NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
Total View This Week12
Total View This Week12
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
YULIANA, -
Subject
Law Protection
Datestamp
2016-08-18 05:23:12
Abstract :
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul akibat perpecahan PERADI dan KAI sebagai organisasi advokat bagi calon advokat dan menemukan solusi untuk permasalahan perpecahan kedua organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai konflik organisasi advokat yang memberi dampak pada calon advokat serta solusi untuk permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbuka dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.vokat Secara umum, perpecahan organisasi advokat memberikan dampak negatif bagi para calon advokat mulai dari terbitnya SKMA No. 052/KMA/V/2009 hingga SKMA No. 089/KMA/VI/2010 yang berakibat pada diberlakukannya verifikasi oleh PERADI bagi calon advokat KAI. Walau Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dirasa cukup adil bagi calon advokat KAI maupun PERADI namun tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Konflik ini menciderai hak konstitusional para calon advokat di seluruh Indonesia seperti yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1). Adapun solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu diselesaikan secara non litigasi dan litigasi. Solusi non litigasi yaitu PERADI dan KAI melakukan rekonsiliasi untuk membentuk wadah tunggal melalui Musyawarah Nasional (Munas). Munas adalah cara yang paling demokratis karena melibatkan seluruh advokat Indonesia. Pada Munas, perlu mengundang pihak eksternal yaitu organisasi masyarakat independen yang menggeluti bidang hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Organisasi independen seperti ini perlu diundang sebagai pihak netral yang mengawasi berjalannya Munas tersebut. Ketika terjadi perselisihan, organisasi independen dapat hadir sebagai penengah. Munas ini harus dipersiapkan dengan sangat baik agar dikemudian hari tidak menjadi potensi konflik. Apabila rekonsiliasi gagal maka solusi terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum. Kata kunci : KAI, PERADI, organisasi advokat, calon advokat, wadah tunggal.
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul akibat perpecahan PERADI dan KAI sebagai organisasi advokat bagi calon advokat dan menemukan solusi untuk permasalahan perpecahan kedua organisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai konflik organisasi advokat yang memberi dampak pada calon advokat serta solusi untuk permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbuka dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.vokat Secara umum, perpecahan organisasi advokat memberikan dampak negatif bagi para calon advokat mulai dari terbitnya SKMA No. 052/KMA/V/2009 hingga SKMA No. 089/KMA/VI/2010 yang berakibat pada diberlakukannya verifikasi oleh PERADI bagi calon advokat KAI. Walau Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dirasa cukup adil bagi calon advokat KAI maupun PERADI namun tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Konflik ini menciderai hak konstitusional para calon advokat di seluruh Indonesia seperti yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1). Adapun solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu diselesaikan secara non litigasi dan litigasi. Solusi non litigasi yaitu PERADI dan KAI melakukan rekonsiliasi untuk membentuk wadah tunggal melalui Musyawarah Nasional (Munas). Munas adalah cara yang paling demokratis karena melibatkan seluruh advokat Indonesia. Pada Munas, perlu mengundang pihak eksternal yaitu organisasi masyarakat independen yang menggeluti bidang hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Organisasi independen seperti ini perlu diundang sebagai pihak netral yang mengawasi berjalannya Munas tersebut. Ketika terjadi perselisihan, organisasi independen dapat hadir sebagai penengah. Munas ini harus dipersiapkan dengan sangat baik agar dikemudian hari tidak menjadi potensi konflik. Apabila rekonsiliasi gagal maka solusi terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum. Kata kunci : KAI, PERADI, organisasi advokat, calon advokat, wadah tunggal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
