PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PRODUK PANGAN HASIL HOME INDUSTRY DI KOTA CIREBON
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Total View This Week12
Total View This Week12
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
Widhari, Isabela Karisa
Subject
Consumer law
Datestamp
2015-09-28 02:10:04
Abstract :
Kebutuhan akan makanan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Persoalan yang kemudian timbul adalah bahwa standar kualitas produk makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut apakah sudah aman atau tidak. Pada dasarnya pelaku usaha diharuskan menjamin mutu produk makanan yang dihasilkannya. Pada pelaku usaha indutri rumah tangga misalnya diharuskan untuk mendaftarkan industri rumah tangganya kemudian diwajibkan untuk memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut dimana telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian, masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga konsumen kerapkali dirugikan ketika mengkonsumsi makanan hasil olahan industri rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesesuaian aspek-aspek perlindungan konsumen yang tercantum pada Undang-Undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis memilih objek penelitian pada industri rumah tangga di Kota Cirebon dimana masih terdapat pelaku usaha yang belum berpedoman pada UUPK dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat penulis di dalam skripsi ini adalah bagaimana legalitas produk makanan hasil home industry di Kota Cirebon, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi dan menanggulangi masalah yang terkait dengan perlindungan konsumen produk makanan hasil home industry di Kota Cirebon. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya masih banyak produk makanan hasil industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikat produk makanan hasil olahannya. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha tidak peduli akan pentingnya sertifikasi tersebut dan menurut pelaku usaha hanya akan membuang waktu dan biaya saja. Tanggung jawab dari pelaku usaha juga belum dapat dilaksanakan secara optimal walaupun pelaku usaha sudah mengganti kerugian yang dialami konsumen tetapi tetap saja pelaku usaha tidak benar melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasa belum maksimal mengingat masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tetapi pada dasarnya pemerintah tetap berusaha dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen melalui agenda-agenda kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, industri rumah tangga
Kebutuhan akan makanan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Persoalan yang kemudian timbul adalah bahwa standar kualitas produk makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut apakah sudah aman atau tidak. Pada dasarnya pelaku usaha diharuskan menjamin mutu produk makanan yang dihasilkannya. Pada pelaku usaha indutri rumah tangga misalnya diharuskan untuk mendaftarkan industri rumah tangganya kemudian diwajibkan untuk memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut dimana telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian, masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga konsumen kerapkali dirugikan ketika mengkonsumsi makanan hasil olahan industri rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesesuaian aspek-aspek perlindungan konsumen yang tercantum pada Undang-Undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penulis memilih objek penelitian pada industri rumah tangga di Kota Cirebon dimana masih terdapat pelaku usaha yang belum berpedoman pada UUPK dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat penulis di dalam skripsi ini adalah bagaimana legalitas produk makanan hasil home industry di Kota Cirebon, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi dan menanggulangi masalah yang terkait dengan perlindungan konsumen produk makanan hasil home industry di Kota Cirebon. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya masih banyak produk makanan hasil industri rumah tangga yang belum memiliki sertifikat produk makanan hasil olahannya. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha tidak peduli akan pentingnya sertifikasi tersebut dan menurut pelaku usaha hanya akan membuang waktu dan biaya saja. Tanggung jawab dari pelaku usaha juga belum dapat dilaksanakan secara optimal walaupun pelaku usaha sudah mengganti kerugian yang dialami konsumen tetapi tetap saja pelaku usaha tidak benar melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasa belum maksimal mengingat masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tetapi pada dasarnya pemerintah tetap berusaha dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen melalui agenda-agenda kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, industri rumah tangga
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
