KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA YANG
BERAKIBAT MATI YANG DISEBABKAN OLEH KONFLIK ANTAR SUKU
DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU LAMAHOLOT DI KABUPATEN
FLORES TIMUR-PROPINSI NTT
Total View This Week13
Total View This Week13
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
Lamabelawa, Maria Goreti Yuliana
Subject
Conflicts
Datestamp
2015-09-28 02:08:58
Abstract :
Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Penyelesaian Perkara yang Berakibat mati, yang disebabkan oleh Konflik Antar Suku dalam Masyarakat Adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur-Propinsi NTT†ini membahas mengenai dua permasalahan pokok, yaitu : 1). Bagaimana konstruksi hukum penyelesaian perkara yang berakibat mati yang disebabkan karena konflik antar suku di masyarakat adat suku Lamaholot di Flores Timur; 2). Bagaimana persepsi masyarakat adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur terhadap kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari perspektif hukum adat pada hukum nasional . Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian, dalam menyelesaikan konflik horisontal yang mengakibatkan mati, yang sering terjadi dalam masyarakat adat Flores Timur, khususnya masyarakat adat Lamaholot, masyarakat menempatkan pola-pola konstruksi pidana adat sebagai konstruksi penyelesaian yang efektif dan primer. Penyelesaian secara pidana adat ini penting untuk dipertahankan, karena hukum adat masih mendominasi masyarakat di Flores Timur. Hukum adat dirasa lebih tepat dan lebih cocok digunakan berdasar perspektif masyarakat adat Lamaholot dalam menyelesaikan konflik. Upacara permintaan maaf yang merupakan taruhan harga diri, denda berupa hewan ternak, tanah, atau harta benda lain yang harus ditanggung pelaku, dan pengucilan diri pelaku dari masyarakat bisa bernilai lebih tinggi. Penyelesaian seperti itu itu bernilai lebih tinggi dan memberi kepuasan tersendiri bagi masyarakat Lamaholot apabila dibandingkan dengan putusan atau sanksi hukum positif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). Masyarakat suku Lamaholot lebih memilih konstruksi penyelesaian melalui jalur adat, karena walaupun konflik dianggap selesai dengan hukum negara, namun urusan adat belum terselesaikan, 2). Persepsi masyarakat mengenai kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari hukum adat ke hukum nasional tidak dianggap cocok atau efektif oleh masyarakat suku Lamaholot. Dari penelitian ini disarankan konstruksi peyelesaian pertikaian yang berakibat mati di masyarakat adat perlu dipertahankan dan dilestarikan, mengingat tradisi dan adatistiadat masyarakat Flores Timur, khususnya masyarakat Lamaholot masih menjunjung tinggi konstruksi penyelesaian melalui jalur-jalur peradilan adat itu sendiri. Kata Kunci : Kontruksi hukum, Hukum Adat, Pertikaian Suku, Akibat Mati
Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Penyelesaian Perkara yang Berakibat mati, yang disebabkan oleh Konflik Antar Suku dalam Masyarakat Adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur-Propinsi NTT†ini membahas mengenai dua permasalahan pokok, yaitu : 1). Bagaimana konstruksi hukum penyelesaian perkara yang berakibat mati yang disebabkan karena konflik antar suku di masyarakat adat suku Lamaholot di Flores Timur; 2). Bagaimana persepsi masyarakat adat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur terhadap kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari perspektif hukum adat pada hukum nasional . Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian, dalam menyelesaikan konflik horisontal yang mengakibatkan mati, yang sering terjadi dalam masyarakat adat Flores Timur, khususnya masyarakat adat Lamaholot, masyarakat menempatkan pola-pola konstruksi pidana adat sebagai konstruksi penyelesaian yang efektif dan primer. Penyelesaian secara pidana adat ini penting untuk dipertahankan, karena hukum adat masih mendominasi masyarakat di Flores Timur. Hukum adat dirasa lebih tepat dan lebih cocok digunakan berdasar perspektif masyarakat adat Lamaholot dalam menyelesaikan konflik. Upacara permintaan maaf yang merupakan taruhan harga diri, denda berupa hewan ternak, tanah, atau harta benda lain yang harus ditanggung pelaku, dan pengucilan diri pelaku dari masyarakat bisa bernilai lebih tinggi. Penyelesaian seperti itu itu bernilai lebih tinggi dan memberi kepuasan tersendiri bagi masyarakat Lamaholot apabila dibandingkan dengan putusan atau sanksi hukum positif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). Masyarakat suku Lamaholot lebih memilih konstruksi penyelesaian melalui jalur adat, karena walaupun konflik dianggap selesai dengan hukum negara, namun urusan adat belum terselesaikan, 2). Persepsi masyarakat mengenai kemungkinan pengalihan penyelesaian perkara dari hukum adat ke hukum nasional tidak dianggap cocok atau efektif oleh masyarakat suku Lamaholot. Dari penelitian ini disarankan konstruksi peyelesaian pertikaian yang berakibat mati di masyarakat adat perlu dipertahankan dan dilestarikan, mengingat tradisi dan adatistiadat masyarakat Flores Timur, khususnya masyarakat Lamaholot masih menjunjung tinggi konstruksi penyelesaian melalui jalur-jalur peradilan adat itu sendiri. Kata Kunci : Kontruksi hukum, Hukum Adat, Pertikaian Suku, Akibat Mati
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
