PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI DI KABUPATEN POSO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
TOMINA, RALPH CAHYO KURNIAWAN
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-16 02:58:36
Abstract :
ABSTRAK Keberadaan tukang gigi di Indonesia semakin hari semakin bertambah pesat dan terdapat di berbagai tempat yang cukup mudah untuk dijumpai karena hampir di seluruh Indonesia, dimana pada mulanya hanya menerima dan membuat gigi palsu atau tiruan hingga kini telah bertambah dengan penambalan gigi, pencabutan gigi, pemasangan mahkota gigi hingga pemasangan alat ortodonti tanpa memperhatikan kaidah dalam medis sebab tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran gigi, sehingga tukang gigi ini dapat dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya serta kendala-kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kabupaten Poso belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun dasar hukum atau pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia sudah sangat jelas diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya belum maksimal karena belum memiliki data riil tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan belum turun langsung melakukan pengawasan terhadap tukang gigi. Pengawasan belum dilaksanakan karena benturan pada anggaran yang belum ada dan kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya adalah memprogramkan dan menganggarkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban serta pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan sesuai dengan yang telah diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, Tukang Gigi
ABSTRAK Keberadaan tukang gigi di Indonesia semakin hari semakin bertambah pesat dan terdapat di berbagai tempat yang cukup mudah untuk dijumpai karena hampir di seluruh Indonesia, dimana pada mulanya hanya menerima dan membuat gigi palsu atau tiruan hingga kini telah bertambah dengan penambalan gigi, pencabutan gigi, pemasangan mahkota gigi hingga pemasangan alat ortodonti tanpa memperhatikan kaidah dalam medis sebab tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran gigi, sehingga tukang gigi ini dapat dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya serta kendala-kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Kabupaten Poso belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun dasar hukum atau pengaturan hukum pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di Indonesia sudah sangat jelas diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pelaksanaan pengawasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayahnya belum maksimal karena belum memiliki data riil tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi dan belum turun langsung melakukan pengawasan terhadap tukang gigi. Pengawasan belum dilaksanakan karena benturan pada anggaran yang belum ada dan kendala yang ditemui Dinas Kesehatan Kabupaten Poso terhadap pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tukang gigi dan solusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasinya adalah memprogramkan dan menganggarkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tukang gigi sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban serta pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan sesuai dengan yang telah diatur melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2014. Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, Tukang Gigi
File :
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - COVER_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - BAB I_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - BAB II_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - BAB III_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - BAB IV_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf
21.C2.0017 - RALPH CAHYO KURNIAWAN TOMINA - LAMPIRAN_a.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
