PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA PASIEN TERKAIT KEWAJIBAN PEMBUKAAN AKSES REKAM MEDIS ELEKTRONIK PASIEN KE PEMERINTAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
INDRA, INDRA
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-16 02:59:01
Abstract :
ABSTRAK Dalam upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien dalam bentuk Rekam Medis. Seiring kemajuan teknologi, rekam medis pun berkembang menjadi rekam medis elektronik (RME) yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Namun Permenkes ini menimbulkan polemik karena mewajibkan fasyankes untuk membuka akses RME ke pemerintah, berpotensi melanggar hak asasi dan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik. Penulis berupaya mengkaji perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien terkait kewajiban pembukaan akses RME ke pemerintah, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME tersebut, dan mengevaluasi apakah implementasi pembukaan akses tersebut sudah memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Penelitian didesain dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif eksplanatif, mengumpulkan data dari wawancara dan telaah peraturan dan penelitian sebelumnya. Penulis menemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antarperaturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan, sehingga pembukaan akses RME ke pemerintah belum memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang melengkapi ketentuan Permenkes RME dengan melibatkan para ahli hukum untuk mengakomodir hak asasi manusia masyarakat. Kata Kunci: akses, HAM, perlindungan data pribadi, rekam medis elektronik
ABSTRAK Dalam upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien dalam bentuk Rekam Medis. Seiring kemajuan teknologi, rekam medis pun berkembang menjadi rekam medis elektronik (RME) yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Namun Permenkes ini menimbulkan polemik karena mewajibkan fasyankes untuk membuka akses RME ke pemerintah, berpotensi melanggar hak asasi dan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik. Penulis berupaya mengkaji perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien terkait kewajiban pembukaan akses RME ke pemerintah, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME tersebut, dan mengevaluasi apakah implementasi pembukaan akses tersebut sudah memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Penelitian didesain dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif eksplanatif, mengumpulkan data dari wawancara dan telaah peraturan dan penelitian sebelumnya. Penulis menemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antarperaturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan, sehingga pembukaan akses RME ke pemerintah belum memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang melengkapi ketentuan Permenkes RME dengan melibatkan para ahli hukum untuk mengakomodir hak asasi manusia masyarakat. Kata Kunci: akses, HAM, perlindungan data pribadi, rekam medis elektronik
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
