PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK POLDA JATENG STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO. POL : BP/34/VIII/2021/ RESKRIMSUS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
WIBOWO, RENDY SATRIO
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-17 07:00:45
Abstract :
ABSTRAK Tindak pidana pencucian uang yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal dan diubah seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang legal. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Jawa Tengah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Ditreskrimsus memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui peran penyidik Polda Jateng dalam menyelidiki tindak pidana pencucian uang. Mengetahui hambatan penyidik Polda Jateng dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Pembantu Unit II Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Iptu Taufan Heriarso. SH. Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan buku, jurnal, peraturan undang-undang. Hasil penelitian ini peran penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sebelum menetapkan kasus TPPU terlebih dahulu menggali berbagai informasi mengenai tersangka dan kemudian menganalisis semua sumber aset yang dimilikinya, kemudian dapat ditetapkan sebagai kasus TPPU atau tidak. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam mengungkap kasus TPPU dengan cara melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka. Penelusuran aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan alat bukti. Hambatan yang terjadi pada kasus transfer dana dan pencucian uang tersebut masuk kedalam jenis hambatan yuridis. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang terbentur dengan ketentuan rahasia bank ketika pelaku memakai rekening atas nama orang lain. Bank menjaga kerahasiaan nasabah dengan menggunakan ketentuan rahasia bank. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam permintaan LHA (Laporan Hasil Analisis) terhadap transaksi keuangan yang dimintakan kepada PPATK. Terdapat keterlambatan oleh PPATK dalam memberi jawaban atas laporan hasil analisis tersebut. Dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menganalisis aset yang dimiliki tersangka dapat ditetapkan sebagai kasus TPPU atau tidak. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng berperan dalam penelusuran aset dan penelusuran aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan alat bukti. Hambatan yang terjadi pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng adalah hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis tersebut adalah penyidik terbentur dengan ketentuan rahasia bank dan hambatan non yuridis yaitu keterlambatan PPATK dalam memberi laporan hasil analisis (LHA). Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan Ditreskrimsus Polda Jateng untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang kepada penyidik secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan PPATK seharusnya cepat dalam memberi LHA transaksi keuangan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Transfer Dana,TPPU.
ABSTRAK Tindak pidana pencucian uang yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal dan diubah seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang legal. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Jawa Tengah dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Ditreskrimsus memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui peran penyidik Polda Jateng dalam menyelidiki tindak pidana pencucian uang. Mengetahui hambatan penyidik Polda Jateng dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Pembantu Unit II Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Iptu Taufan Heriarso. SH. Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan buku, jurnal, peraturan undang-undang. Hasil penelitian ini peran penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sebelum menetapkan kasus TPPU terlebih dahulu menggali berbagai informasi mengenai tersangka dan kemudian menganalisis semua sumber aset yang dimilikinya, kemudian dapat ditetapkan sebagai kasus TPPU atau tidak. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam mengungkap kasus TPPU dengan cara melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka. Penelusuran aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan alat bukti. Hambatan yang terjadi pada kasus transfer dana dan pencucian uang tersebut masuk kedalam jenis hambatan yuridis. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang terbentur dengan ketentuan rahasia bank ketika pelaku memakai rekening atas nama orang lain. Bank menjaga kerahasiaan nasabah dengan menggunakan ketentuan rahasia bank. Hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam permintaan LHA (Laporan Hasil Analisis) terhadap transaksi keuangan yang dimintakan kepada PPATK. Terdapat keterlambatan oleh PPATK dalam memberi jawaban atas laporan hasil analisis tersebut. Dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menganalisis aset yang dimiliki tersangka dapat ditetapkan sebagai kasus TPPU atau tidak. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng berperan dalam penelusuran aset dan penelusuran aset merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan alat bukti. Hambatan yang terjadi pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng adalah hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis tersebut adalah penyidik terbentur dengan ketentuan rahasia bank dan hambatan non yuridis yaitu keterlambatan PPATK dalam memberi laporan hasil analisis (LHA). Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan Ditreskrimsus Polda Jateng untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang kepada penyidik secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan PPATK seharusnya cepat dalam memberi LHA transaksi keuangan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Transfer Dana,TPPU.
File :
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - COVER_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - BAB I_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - BAB II_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - BAB III_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - BAB IV_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf
19.C1.0094 - RENDY SATRIO WIBOWO - LAMPIRAN_a.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
