PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
STUDI KASUS NOMOR 263/PID.SUS/2022/PN.SMG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
AIRLANGGA, LINGGAR
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-20 05:56:57
Abstract :
ABSTRAK Kondisi tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Semarang tidak terlepas dari kondisi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Polrestabes Semarang, selama periode bulan Maret 2023 saja, polisi sudah menangkap 76 tersangka pengedar narkoba. Untuk bulan Maret sampai tanggal 21, sudah ada 176 kasus target operasi peredaran narkoba dengan penangkapan sebanyak 287 tersangka dan total 5 kilogram sabu. Berdasarkan halhal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum khususnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor penghambat pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana narkotika (sabu). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, khususnya mengenai hal - hal tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika. Lokasi penelitian berada di Polrestabes Semarang. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan, serta metode analisa data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasannya peran kepolisian dalam penegakan hukum khususnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah penyelidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana narkotika (sabu) adalah kurangnya jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang ada masih belum terbaru, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Perlu dilakukan beberapa upaya untuk dapat menanggulangi hambatan yang dialami kepolisian. Upaya yang dilakukan yaitu perlu adanya penambahan personil, menambah intensitas komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi edukasi dan jaminan perlindungan bagi pelapor tindak pidana narkotika. Upaya lain yaitu penambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan hukum dan memperluas jaringan juga pengawasan. Kata kunci: penyidikan, kepolisian, tindak pidana, narkotika
ABSTRAK Kondisi tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Semarang tidak terlepas dari kondisi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Polrestabes Semarang, selama periode bulan Maret 2023 saja, polisi sudah menangkap 76 tersangka pengedar narkoba. Untuk bulan Maret sampai tanggal 21, sudah ada 176 kasus target operasi peredaran narkoba dengan penangkapan sebanyak 287 tersangka dan total 5 kilogram sabu. Berdasarkan halhal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum khususnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dan faktor penghambat pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana narkotika (sabu). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, khususnya mengenai hal - hal tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika. Lokasi penelitian berada di Polrestabes Semarang. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan, serta metode analisa data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasannya peran kepolisian dalam penegakan hukum khususnya pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah penyelidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam tindak pidana narkotika (sabu) adalah kurangnya jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang ada masih belum terbaru, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Perlu dilakukan beberapa upaya untuk dapat menanggulangi hambatan yang dialami kepolisian. Upaya yang dilakukan yaitu perlu adanya penambahan personil, menambah intensitas komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi edukasi dan jaminan perlindungan bagi pelapor tindak pidana narkotika. Upaya lain yaitu penambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan hukum dan memperluas jaringan juga pengawasan. Kata kunci: penyidikan, kepolisian, tindak pidana, narkotika
File :
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA - COVER_a.pdf
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA -BAB I_a.pdf
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA -BAB II_a.pdf
119.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA - BAB III_a.pdf
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA -BAB IV_a.pdf
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf
19.C1.0153 - LINGGAR AIRLANGGA - LAMPIRAN_a.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
