PENGAWASAN BALAI BESAR POM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SEMARANG DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
SAGALA, MARIANI
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-20 06:24:51
Abstract :
ABSTRAK Penelitian dengan judul Pengawasan Balai Besar POM terhadap peredaran Kosmetik di Kota Semarang dalam rangka Perlindungan Hak Atas Kesehatan Masyarakat ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM). Pada kasus ini BBPOM perlu melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasaran guna memastikan bahwa produk yang beredar tersebut telah memenuhi persyaratan & memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan berupa metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer dengan melakukan studi lapangan serta data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturannya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Bentuk pengaturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri tentang izin produksi kosmetika dan peraturan Gubernur jawa tengah tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dibuatnya pengaturan ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar dan/atau persyaratan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan oleh Balai Besar POM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan beberapa produk kosmetik ilegal telah ditarik peredarannya oleh BBPOM. Melalui kegiatan pengawasan ini Perlindungan hak atas kesehatan bagi konsumen produk kosmetik di harapkan dapat terwujud. Meskipun hasil pengawasan di kota Semarang belum optimal. Sehingga disarankan untuk pelaku usaha lebih mentaati peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bagi konsumen diharapkan dapat lebih lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan menyadari dampak resiko kosmetik ilegal terhadap kesehatan. Kata Kunci : Pengawasan, Kosmetik ilegal, Hak Atas Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK Penelitian dengan judul Pengawasan Balai Besar POM terhadap peredaran Kosmetik di Kota Semarang dalam rangka Perlindungan Hak Atas Kesehatan Masyarakat ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM). Pada kasus ini BBPOM perlu melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasaran guna memastikan bahwa produk yang beredar tersebut telah memenuhi persyaratan & memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan berupa metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer dengan melakukan studi lapangan serta data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturannya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Bentuk pengaturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri tentang izin produksi kosmetika dan peraturan Gubernur jawa tengah tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dibuatnya pengaturan ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar dan/atau persyaratan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan oleh Balai Besar POM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan beberapa produk kosmetik ilegal telah ditarik peredarannya oleh BBPOM. Melalui kegiatan pengawasan ini Perlindungan hak atas kesehatan bagi konsumen produk kosmetik di harapkan dapat terwujud. Meskipun hasil pengawasan di kota Semarang belum optimal. Sehingga disarankan untuk pelaku usaha lebih mentaati peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bagi konsumen diharapkan dapat lebih lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan menyadari dampak resiko kosmetik ilegal terhadap kesehatan. Kata Kunci : Pengawasan, Kosmetik ilegal, Hak Atas Kesehatan Masyarakat
File :
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - COVER_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB I_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB II_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB III_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB IV_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf
20.C1.0084 - MARIANI SAGALA -LAMPIRAN_a.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
