IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
SIMATUPANG, ELGA AGRIPPINA GATAMA
Subject
340 Law
Datestamp
2024-05-20 06:26:46
Abstract :
ABSTRAK Penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tersebut adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga muncullah salah satu kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat beberapa Penyelenggara Negara wajib LHKPN tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan manipulatif dalam menyampaikan LHKPN. Tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum dan tata cara melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Indonesia, untuk mengetahui implementasi kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KPK. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan dan wawancara dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengolahan dan penyajian data yang digunakan adalah dengan melakukan proses tafsir interpretasi dan evaluasi data yang kemudian diolah dengan diperiksa dan dipilih serta dilakukan editing. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat analisis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan dituangkan dalam laporan deskriptif yang teratur dan sistematis. Hasil dari penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN. Namun, yang mendasari adanya kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini merupakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang walaupun dalam implementasinya belum mencapai presentase maksimal. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penambahan regulasi hukum yang berkaitan dengan LHKPN khususnya pengaturan sanksi yang saat ini dianggap lemah dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, perlunya KPK melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum sehingga KPK bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi sanksi melainkan turut mengawasi instansi yang bersangkutan yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Negara wajib LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga terjaminnya keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: LHKPN, Korupsi.
ABSTRAK Penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tersebut adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga muncullah salah satu kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat beberapa Penyelenggara Negara wajib LHKPN tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan manipulatif dalam menyampaikan LHKPN. Tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum dan tata cara melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Indonesia, untuk mengetahui implementasi kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KPK. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan dan wawancara dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengolahan dan penyajian data yang digunakan adalah dengan melakukan proses tafsir interpretasi dan evaluasi data yang kemudian diolah dengan diperiksa dan dipilih serta dilakukan editing. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat analisis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan dituangkan dalam laporan deskriptif yang teratur dan sistematis. Hasil dari penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN. Namun, yang mendasari adanya kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini merupakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang walaupun dalam implementasinya belum mencapai presentase maksimal. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penambahan regulasi hukum yang berkaitan dengan LHKPN khususnya pengaturan sanksi yang saat ini dianggap lemah dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, perlunya KPK melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum sehingga KPK bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi sanksi melainkan turut mengawasi instansi yang bersangkutan yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Negara wajib LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga terjaminnya keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: LHKPN, Korupsi.
File :
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - COVER_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB I_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB II_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB III_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB IV_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf
20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - LAMPIRAN_a.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
