PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT SUKU DAYAK
MENTHOBI DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN
UU. NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(STUDI KASUS DESA BATU AMPAR)
Total View This Week14
Total View This Week14
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
Pranata, Jefri Era
Subject
Law Protection
Datestamp
2015-09-28 02:01:49
Abstract :
Dalam kehidupan manusia, keberadan tanah tidak akan pernah terlepas dari segala hal, dimana tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup dan sampai pada manusia itu di panggil oleh sang Maha Kuasa. Terutama dalam tatanan hukum adat Suku Dayak Menthobi di Desa Batu Ampar dimana tanah ulayat merupakan hal sangat penting karena demi menjunjung tinggi harkat dan martabat nenek moyang, sehingga hubungan antara manusia dengan tanah ulayat sudah begitu erat sekali. Tetapi dalam perkembangannya perlindungan terhadap tanah ulayat yang ada di desa Batu Ampar cenderung melemah dan bahkan tanah ulayat yang sudah ada sejak lama akan hilang di karenakan masuknya perusahaan kelapa sawit pada kawasan tanah ulayat tersebut. Sehingga bila tanah ulayat tidak dijaga dan dilindungi dengan baik maka hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi akan hilang begitu saja dan bahkan masyarakat setempat akan kehilangan akses untuk hidup kedepan nantinya. Maka dari itu diharapkan partisipasi tidak hanya Suku Dayak Menthobi saja yang wajib melindungi melainkan para ketua adat/kepala adat, kepala desa serta pemerintah daerah bahu-membahu untuk melindungi tanah ulayat, kemudian jangan mudah terbujuk dengan menjualnya kepada pihak investor dengan diiming-imingi uang atau materi yang banyak. Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak ulayat pada Suku Dayak Menthobi di Desa Batu Ampar, bagaimana upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi ditinjau dari UUPA dan UU Kehutanan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi. Dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan ialah sebutan Hak Ulayat dikenal dengan hak pusaka dari nenek moyang yang telah turun-temurun atau dalam bahasa Dayak Menthobi dikenal dengan sebutan Tanah Babas. Upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi bila mengacu pada Pasal 3 UUPA dan Pasal 67 ayat UU Kehutanan, jelas keberadan dari masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang termasuk hak atas tanah ulayat. Selain itu pula di dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui mengenai keberadaan hak-hak adat sepanjang kenyataannya masih ada. Bahkan untuk melindungi hak ulayat masyrakat adat memberikan sanksi adat berupa kamuh pulau lima kepada pihak yang telah menggunakan tanah ulayat tanpa disertai izin dari Kepala Adat. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan tanah ulayat pola pikir masyarakat yang pragmatis, tidak tegasnya pemerintah daerah dan tidak didaftarkannya Hak Ulayat pada Badan Pertanahan Nasional.
Dalam kehidupan manusia, keberadan tanah tidak akan pernah terlepas dari segala hal, dimana tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup dan sampai pada manusia itu di panggil oleh sang Maha Kuasa. Terutama dalam tatanan hukum adat Suku Dayak Menthobi di Desa Batu Ampar dimana tanah ulayat merupakan hal sangat penting karena demi menjunjung tinggi harkat dan martabat nenek moyang, sehingga hubungan antara manusia dengan tanah ulayat sudah begitu erat sekali. Tetapi dalam perkembangannya perlindungan terhadap tanah ulayat yang ada di desa Batu Ampar cenderung melemah dan bahkan tanah ulayat yang sudah ada sejak lama akan hilang di karenakan masuknya perusahaan kelapa sawit pada kawasan tanah ulayat tersebut. Sehingga bila tanah ulayat tidak dijaga dan dilindungi dengan baik maka hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi akan hilang begitu saja dan bahkan masyarakat setempat akan kehilangan akses untuk hidup kedepan nantinya. Maka dari itu diharapkan partisipasi tidak hanya Suku Dayak Menthobi saja yang wajib melindungi melainkan para ketua adat/kepala adat, kepala desa serta pemerintah daerah bahu-membahu untuk melindungi tanah ulayat, kemudian jangan mudah terbujuk dengan menjualnya kepada pihak investor dengan diiming-imingi uang atau materi yang banyak. Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak ulayat pada Suku Dayak Menthobi di Desa Batu Ampar, bagaimana upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi ditinjau dari UUPA dan UU Kehutanan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi. Dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan ialah sebutan Hak Ulayat dikenal dengan hak pusaka dari nenek moyang yang telah turun-temurun atau dalam bahasa Dayak Menthobi dikenal dengan sebutan Tanah Babas. Upaya perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Suku Dayak Menthobi bila mengacu pada Pasal 3 UUPA dan Pasal 67 ayat UU Kehutanan, jelas keberadan dari masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang termasuk hak atas tanah ulayat. Selain itu pula di dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui mengenai keberadaan hak-hak adat sepanjang kenyataannya masih ada. Bahkan untuk melindungi hak ulayat masyrakat adat memberikan sanksi adat berupa kamuh pulau lima kepada pihak yang telah menggunakan tanah ulayat tanpa disertai izin dari Kepala Adat. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan tanah ulayat pola pikir masyarakat yang pragmatis, tidak tegasnya pemerintah daerah dan tidak didaftarkannya Hak Ulayat pada Badan Pertanahan Nasional.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
