KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PEMILIK INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MELANGGAR KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
RUSANDY, AAN
HAFRIDA, HAFRIDA
Sudarti, Elly
HAFRIDA, HAFRIDA
Sudarti, Elly
Subject
KDC Scotland
Datestamp
2023-09-14 02:07:39
Abstract :
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijkan kriminal ke depannya terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundangundangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak? unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya serta memiliki muatan melanggar kesusilaan. Analisa yuridis, perbuatan Baiq Nuril tidak memenuhi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan ?mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Konten yang tersebar tidak memenuhi memenuhi unsur "melanggar kesusilaan" dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan; 2) Kebijakan kriminal ke depannya terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbaikan dilakukan mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungannya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Untuk rekomendasi hendaknya kepada DPR segera mengkaji dan merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 Ayat (1) yang memuat aturan kesusilaan. Unsur ?melanggar kesusilaan? memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas sehingga harus diperjelas karena sering kali menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan overkriminalisasi sehingga menimbulkan kerugian bukanlah keadilan. Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pemilik Informasi Elektronik, dan Melanggar Kesusilaan.
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijkan kriminal ke depannya terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundangundangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak? unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya serta memiliki muatan melanggar kesusilaan. Analisa yuridis, perbuatan Baiq Nuril tidak memenuhi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana formil dan materiil dari yang perbuatan ?mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Konten yang tersebar tidak memenuhi memenuhi unsur "melanggar kesusilaan" dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan; 2) Kebijakan kriminal ke depannya terhadap pemilik informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbaikan dilakukan mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungannya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Untuk rekomendasi hendaknya kepada DPR segera mengkaji dan merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 Ayat (1) yang memuat aturan kesusilaan. Unsur ?melanggar kesusilaan? memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas sehingga harus diperjelas karena sering kali menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan overkriminalisasi sehingga menimbulkan kerugian bukanlah keadilan. Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Pemilik Informasi Elektronik, dan Melanggar Kesusilaan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
