Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Wendra, Cen
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-14 02:53:06
Abstract :
Notaris adalah sebuah jabatan yang dibentuk untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik , Jabatan Notaris dibentuk oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Notaris dalam berpraktek atau menjalani tugasnya dalam membuat akta otentik adalah juga harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melakukan tugas sebagai Notaris dalam membuat akta otentik , Notaris selalu diawasi dan harus selalu tunduk dengan UUJN yang sanksinya tercantum pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 19 ayat (4) , Pasal 32 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) , dan Pasal 65 A. Sanksi-Sanksi pada Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian Sementara dan yang terakhir Sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat. Apakah sanksi peringatan lisan ini bisa dijalankan , hamya dengan memberikan teguran secara lisan saja. Aagar bagaimana peringatan tertulis ini juga bisa memberikan kepastian hukum, serta tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan dengan baik , tepat dan terukur. Permasalahan yang muncul adalah sanksi-sanksi tersebut adalah tidak mempunyai kepastian Hukum atau alias sulit untuk diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan inilah yang akan dibahas dan dalam Tesis ini. Penulis memandang beberapa sanksi-sanksi Jabatan Notaris ini dari perspektif kepastian Hukum, dan ingin mencari solusinya agar Jabatan Notaris ini bisa lebih tinggi harkat dan martabatnya diantara Profesi yang lainnya.
Notaris adalah sebuah jabatan yang dibentuk untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik , Jabatan Notaris dibentuk oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga setiap Notaris dalam berpraktek atau menjalani tugasnya dalam membuat akta otentik adalah juga harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melakukan tugas sebagai Notaris dalam membuat akta otentik , Notaris selalu diawasi dan harus selalu tunduk dengan UUJN yang sanksinya tercantum pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), Pasal 19 ayat (4) , Pasal 32 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) , dan Pasal 65 A. Sanksi-Sanksi pada Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian Sementara dan yang terakhir Sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat. Apakah sanksi peringatan lisan ini bisa dijalankan , hamya dengan memberikan teguran secara lisan saja. Aagar bagaimana peringatan tertulis ini juga bisa memberikan kepastian hukum, serta tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan dengan baik , tepat dan terukur. Permasalahan yang muncul adalah sanksi-sanksi tersebut adalah tidak mempunyai kepastian Hukum atau alias sulit untuk diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan inilah yang akan dibahas dan dalam Tesis ini. Penulis memandang beberapa sanksi-sanksi Jabatan Notaris ini dari perspektif kepastian Hukum, dan ingin mencari solusinya agar Jabatan Notaris ini bisa lebih tinggi harkat dan martabatnya diantara Profesi yang lainnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
