TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
YUSUF, GAUSUDIN AHMAD
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-21 09:08:06
Abstract :
PEMILIHAN UMUM ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sudah memadai khususnya dalam melakukan Pemilihan Ulang, 2) untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari pemilihan ulang tersebut. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah kewenangan KPU dalam penundaan Pemilu menurut Undang ? Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah memadai dalam melaksanakan pemilihan ulang? 2) Apakah akibat hukum yang timbul dari pengaturan tersebut? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan KPU dalam melakukan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang ? undang pemilu. Masih banyak kendala yang menyebabkan terhambatnya anggota penyelenggara pemilu dalam melakukan pemungutan suara di beberapa tps pada pemilu yang telah lewat. Kata kunci : Kewenangan KPU, Pemilihan Ulang, Pemilu
PEMILIHAN UMUM ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sudah memadai khususnya dalam melakukan Pemilihan Ulang, 2) untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari pemilihan ulang tersebut. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Apakah kewenangan KPU dalam penundaan Pemilu menurut Undang ? Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah memadai dalam melaksanakan pemilihan ulang? 2) Apakah akibat hukum yang timbul dari pengaturan tersebut? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan KPU dalam melakukan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang ? undang pemilu. Masih banyak kendala yang menyebabkan terhambatnya anggota penyelenggara pemilu dalam melakukan pemungutan suara di beberapa tps pada pemilu yang telah lewat. Kata kunci : Kewenangan KPU, Pemilihan Ulang, Pemilu
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
