PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN (Analisis
Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
MAULANA, ANDRIAN
Subject
L Education (General)
Datestamp
2023-07-21 09:33:38
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl) dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa membakar tersebut di gunakan untuk membuka lahan walaupun kurang lebih 1 hektar, tetapi dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tujuan membuka lahan tersebut dengan cara di bakar, dan jika dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur dari Pasal tersebut tidak terpenuhi dikarenakan ada penjelasan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga di perbolehkan asal untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, dari penjelasan tersebut undang-undang memperbolehkan asal itu dimanfaatkan sebagai pencegahan penjalaran api. Dan untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan, Dan Lahan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl) dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa membakar tersebut di gunakan untuk membuka lahan walaupun kurang lebih 1 hektar, tetapi dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tujuan membuka lahan tersebut dengan cara di bakar, dan jika dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur dari Pasal tersebut tidak terpenuhi dikarenakan ada penjelasan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga di perbolehkan asal untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, dari penjelasan tersebut undang-undang memperbolehkan asal itu dimanfaatkan sebagai pencegahan penjalaran api. Dan untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan, Dan Lahan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
