IMPLIKASI CONVENTION ON INTERNASIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA
(CITES) TERHADAP PENGATURAN LARANGAN
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
choirunissa, indah
Subject
L Education (General)
Datestamp
2023-07-21 09:37:14
Abstract :
ABSTRAK Bentuk kegiatan eksploitasi yang umum ditemukan ialah eksploitasi yang termasuk kejahatan terhadap satwa liar seperti perdagangan satwa langka. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasikan CITES, karena Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi perdagangan satwa dilindungi. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normative. Hasil analisa memaparkan bila Pengaturan mengenai perdagangan satwa liar di Indonesia sebelum diberlakukan Convention On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) diatur dalam Peraturan Kesultanan Bima Nomor 12 Tahun 1933 tentang Perlindungan Satwa Komodo dan Satwa Lainnya, serta Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1937. Tapi aturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas, karena di dalamnya hanya berfokus satwa liar dilindungi yang ada di pulau Komodo, pulau Padar dan pulau Rinca. Akibatnya satwa liar di luar pulau tersebut, masih terancam punah karena aktivitas perburuan dan perdagangan satwa lair secara illegal. Implementasi CITES terhadap pengaturan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia memang sudah dilakukan, karena pemerintah telah membuat aturan yang membatasi perdagangan satwa liar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Namun penerapan tersebut justru belum dilakukan dengan optimal, karena sampai saat ini kasus perdagangan satwa liar di Indonesia masih banyak terjadi, sehingga keberadaan aturan tersebut belum mampu menghadirkan efek jera bagi sejumlah pihak yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: implikasi, CITES, perdagangan satwa
ABSTRAK Bentuk kegiatan eksploitasi yang umum ditemukan ialah eksploitasi yang termasuk kejahatan terhadap satwa liar seperti perdagangan satwa langka. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasikan CITES, karena Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi perdagangan satwa dilindungi. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normative. Hasil analisa memaparkan bila Pengaturan mengenai perdagangan satwa liar di Indonesia sebelum diberlakukan Convention On Internasional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) diatur dalam Peraturan Kesultanan Bima Nomor 12 Tahun 1933 tentang Perlindungan Satwa Komodo dan Satwa Lainnya, serta Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1937. Tapi aturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas, karena di dalamnya hanya berfokus satwa liar dilindungi yang ada di pulau Komodo, pulau Padar dan pulau Rinca. Akibatnya satwa liar di luar pulau tersebut, masih terancam punah karena aktivitas perburuan dan perdagangan satwa lair secara illegal. Implementasi CITES terhadap pengaturan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia memang sudah dilakukan, karena pemerintah telah membuat aturan yang membatasi perdagangan satwa liar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Namun penerapan tersebut justru belum dilakukan dengan optimal, karena sampai saat ini kasus perdagangan satwa liar di Indonesia masih banyak terjadi, sehingga keberadaan aturan tersebut belum mampu menghadirkan efek jera bagi sejumlah pihak yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: implikasi, CITES, perdagangan satwa
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
