PERANAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
SORMIN, AGLI MIBYARTA GRACIA
Subject
L Education (General)
Datestamp
2023-09-13 04:02:37
Abstract :
Penelitian ini bertujuan: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. 2)Untuk mengetahui hal-hal yang ditemukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan? 2)Hal-hal apa saja yang ditemukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan?. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis tentang Peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, disimpulkan: 1)Selama ini Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan semua tugas dan kewajibannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sering kali juga mengalami hambatan, sehingga masih ada beberapa tindak pidana kehutanan yang terhenti di tahap P19 dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena kurangnya waktu penyidikan yang telah ditetapkan undang-undang. 2)Dalam menyelidiki tindak pidana kehutanan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diperhadapkan dengan adanya temuan-temuan yang tidak lain dapat dikatakan sebagai suatu hambatan ataupun kendala oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Temuan-temuannya yaitu minimnya waktu penyidikan, adanya orang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor- faktor pendukung seperti faktor ekonomi, akses hutan terbuka dan kurangnya personil untuk menjaga akses kawasan hutan. Saran kedepannya yaitu: 1)Perlu adanya evaluasi kerja pada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyidikan, sehingga apa kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diperbaiki atau dapat mencari solusi bersama untuk memperlancar jalannya penyidikan. 2)Perlu disediakannya sarana dan prasarana bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan, sehingga proses penyidikannya dapat berjalan dengan tepat waktu seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, perlu diberikan sanksi yang tegas bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ataupun oknum-oknum yang mau menyogok agar kasus-kasus tindak pidana kehutanan ini memang bisa ditindaklanjuti sampai dengan selesai. Kata Kunci: Peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, dan Tindak Pidana Kehutanan This study aims: 1)To find out and analyze the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in conducting forestry crime investigations. 2)To find out the matters found by Investigating Officers of Civil Servants in carrying out investigations into forestry crimes. The formulation of the problems in this study are: 1)What is the role of the Civil Servant Investigators in conducting forestry crime investigations? 2)What things did the Investigating Officer for Civil Servants find in conducting investigations into forestry crimes? To discuss these problems, the authors conducted research with an empirical juridical approach. The location of this research was carried out at the Jambi Provincial Forestry Service. Based on the results of the author's research on the Role of Civil Servant Investigators in Investigating Forestry Crimes at the Jambi Provincial Forestry Service, it can be concluded: 1)So far the Civil Servant Investigators have carried out all of their assigned duties and obligations. by Law Number 18 of 2013 concerning Prevention of Eradication of Forest Damage. However, PPNS often encounters obstacles in carrying out their duties, so that there are still several forestry crimes that stop at the P19 stage and cannot proceed to the next stage due to the lack of time for investigations that have been stipulated by law. 2)In investigating forestry crimes, Investigating Officers of Civil Servants are faced with findings that can be regarded as obstacles or obstacles by Investigating Officers of Civil Servants in carrying out their duties. The findings are the lack of time for investigation, the presence of a third person, limited facilities and infrastructure, as well as supporting factors such as economic factors, access to open forests and a lack of personnel to maintain access to forest areas. Suggestions for the future are: 1)There is a need for a work evaluation of Investigating Officers of Civil Servants in carrying out investigative duties, so that what obstacles or obstacles are encountered can be corrected or can find solutions together to expedite the course o
Penelitian ini bertujuan: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. 2)Untuk mengetahui hal-hal yang ditemukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan? 2)Hal-hal apa saja yang ditemukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan?. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis tentang Peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, disimpulkan: 1)Selama ini Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan semua tugas dan kewajibannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sering kali juga mengalami hambatan, sehingga masih ada beberapa tindak pidana kehutanan yang terhenti di tahap P19 dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena kurangnya waktu penyidikan yang telah ditetapkan undang-undang. 2)Dalam menyelidiki tindak pidana kehutanan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diperhadapkan dengan adanya temuan-temuan yang tidak lain dapat dikatakan sebagai suatu hambatan ataupun kendala oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Temuan-temuannya yaitu minimnya waktu penyidikan, adanya orang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor- faktor pendukung seperti faktor ekonomi, akses hutan terbuka dan kurangnya personil untuk menjaga akses kawasan hutan. Saran kedepannya yaitu: 1)Perlu adanya evaluasi kerja pada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas penyidikan, sehingga apa kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diperbaiki atau dapat mencari solusi bersama untuk memperlancar jalannya penyidikan. 2)Perlu disediakannya sarana dan prasarana bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan, sehingga proses penyidikannya dapat berjalan dengan tepat waktu seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, perlu diberikan sanksi yang tegas bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ataupun oknum-oknum yang mau menyogok agar kasus-kasus tindak pidana kehutanan ini memang bisa ditindaklanjuti sampai dengan selesai. Kata Kunci: Peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, dan Tindak Pidana Kehutanan This study aims: 1)To find out and analyze the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in conducting forestry crime investigations. 2)To find out the matters found by Investigating Officers of Civil Servants in carrying out investigations into forestry crimes. The formulation of the problems in this study are: 1)What is the role of the Civil Servant Investigators in conducting forestry crime investigations? 2)What things did the Investigating Officer for Civil Servants find in conducting investigations into forestry crimes? To discuss these problems, the authors conducted research with an empirical juridical approach. The location of this research was carried out at the Jambi Provincial Forestry Service. Based on the results of the author's research on the Role of Civil Servant Investigators in Investigating Forestry Crimes at the Jambi Provincial Forestry Service, it can be concluded: 1)So far the Civil Servant Investigators have carried out all of their assigned duties and obligations. by Law Number 18 of 2013 concerning Prevention of Eradication of Forest Damage. However, PPNS often encounters obstacles in carrying out their duties, so that there are still several forestry crimes that stop at the P19 stage and cannot proceed to the next stage due to the lack of time for investigations that have been stipulated by law. 2)In investigating forestry crimes, Investigating Officers of Civil Servants are faced with findings that can be regarded as obstacles or obstacles by Investigating Officers of Civil Servants in carrying out their duties. The findings are the lack of time for investigation, the presence of a third person, limited facilities and infrastructure, as well as supporting factors such as economic factors, access to open forests and a lack of personnel to maintain access to forest areas. Suggestions for the future are: 1)There is a need for a work evaluation of Investigating Officers of Civil Servants in carrying out investigative duties, so that what obstacles or obstacles are encountered can be corrected or can find solutions together to expedite the course o
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
