ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
fiqri, A.syafrudin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-15 03:19:26
Abstract :
ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berusaha menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menganut paham negara hukum yang berlandaskan konstitusionalisme. Penelitan ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan (2) Bagaimana keterbukaan di dalam Pembentukan Peraturan Perundang?undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Hasil penelitian ini (1) Terdapat indikasi permasalahan di dalam pengaturan partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat berhak ikut serta dalam kegiatan pembentukan undang-undang tetapi didalam Peraturan DPR terdapat beberapa Pasal yang disetiap tahapannya menggunakan kata dapat yang dimana kata dapat dalam Bahasa norma bisa iya ataupun tidak. Sedangkan didalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang?undangan masyarakat berhak artinya wajib. Karena hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Peraturan DPR bertentangan. (2) Didalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan ruang keterbukaan secara daring (media elektronik) maupun luring. Saran penulis adalah (1) pemerintah dan DPR harus mengubah Peraturan DPR pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Partisipasi masyarakat di setiap tahapannya. Demi terlaksananya suatu pengaturan partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturannya harus jelas mulai dari awal dibentuk nya undang-undang sampai akhir pembentukan undang-undang serta Pemerintah dan (2) DPR harus lebih banyak update tentang partisipasi masyarakat didalam situs resminya agar masyarakat tau apakah memang ada keterlibatan masyarakat didalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Pembentukan Undang-undang. ABSTRACT The Indonesian state is a legal state that seeks to guarantee the welfare of all Indonesian people. Indonesia adheres to the concept of a rule of law based on constitutionalism. This research aims (1) to find out how public participation is regulated in the formation of laws and (2) how openness is in the formation of laws and regulations. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. The results of this research are (1) There are indications of problems in regulating community participation in the formation of statutory regulations, because in Law no. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations, public participation has the right to participate in law formation activities, but in the DPR Regulations there are several articles which at each stage use the word can, where the word can in the norm language can be yes or no. Meanwhile, in the law concerning the Formation of Legislation, the community has the right, which means it is mandatory. Because of this Law no. 13 of 2022 with DPR Regulations is in conflict. (2) The process of forming Legislative Regulations does not provide space for openness online (electronic media) or offline. The author's suggestions are (1) the government and the DPR must change the DPR Regulations on the Formation of Legislation on Community Participation at every stage. In order to implement a regulation of public participation in the formation of laws and regulations, the regulations must be clear from the beginning of the law to the end of the law's formation as well as the Government and (2) the DPR must provide more updates regarding public participation on its official website so that the public knows. whether there is indeed community involvement in the formation of Legislative Regulations or not. Keywords: Community participation, Formation of Laws.
ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berusaha menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menganut paham negara hukum yang berlandaskan konstitusionalisme. Penelitan ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan (2) Bagaimana keterbukaan di dalam Pembentukan Peraturan Perundang?undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Hasil penelitian ini (1) Terdapat indikasi permasalahan di dalam pengaturan partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat berhak ikut serta dalam kegiatan pembentukan undang-undang tetapi didalam Peraturan DPR terdapat beberapa Pasal yang disetiap tahapannya menggunakan kata dapat yang dimana kata dapat dalam Bahasa norma bisa iya ataupun tidak. Sedangkan didalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang?undangan masyarakat berhak artinya wajib. Karena hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Peraturan DPR bertentangan. (2) Didalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan ruang keterbukaan secara daring (media elektronik) maupun luring. Saran penulis adalah (1) pemerintah dan DPR harus mengubah Peraturan DPR pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Partisipasi masyarakat di setiap tahapannya. Demi terlaksananya suatu pengaturan partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturannya harus jelas mulai dari awal dibentuk nya undang-undang sampai akhir pembentukan undang-undang serta Pemerintah dan (2) DPR harus lebih banyak update tentang partisipasi masyarakat didalam situs resminya agar masyarakat tau apakah memang ada keterlibatan masyarakat didalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Pembentukan Undang-undang. ABSTRACT The Indonesian state is a legal state that seeks to guarantee the welfare of all Indonesian people. Indonesia adheres to the concept of a rule of law based on constitutionalism. This research aims (1) to find out how public participation is regulated in the formation of laws and (2) how openness is in the formation of laws and regulations. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. The results of this research are (1) There are indications of problems in regulating community participation in the formation of statutory regulations, because in Law no. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations, public participation has the right to participate in law formation activities, but in the DPR Regulations there are several articles which at each stage use the word can, where the word can in the norm language can be yes or no. Meanwhile, in the law concerning the Formation of Legislation, the community has the right, which means it is mandatory. Because of this Law no. 13 of 2022 with DPR Regulations is in conflict. (2) The process of forming Legislative Regulations does not provide space for openness online (electronic media) or offline. The author's suggestions are (1) the government and the DPR must change the DPR Regulations on the Formation of Legislation on Community Participation at every stage. In order to implement a regulation of public participation in the formation of laws and regulations, the regulations must be clear from the beginning of the law to the end of the law's formation as well as the Government and (2) the DPR must provide more updates regarding public participation on its official website so that the public knows. whether there is indeed community involvement in the formation of Legislative Regulations or not. Keywords: Community participation, Formation of Laws.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
