PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN NILAI KERUGIAN NEGARA YANG KECIL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Safira, Nadiyah Yuli
Subject
LB Theory and practice of education
Datestamp
2023-09-15 07:11:33
Abstract :
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1)untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil. 2)Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan restorative justice. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah: 1)Pengaturan Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi? dan 2)Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan Restorative Justice dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan konsep restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi tertera pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), kemudian ditunjang dengan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Secara teoritis dan secara yuridis, konsep restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi dapat diterapkan di Indonesia dengan maksud memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1)untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil. 2)Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan restorative justice. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah: 1)Pengaturan Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi? dan 2)Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan Restorative Justice dalam rangka untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan konsep restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi tertera pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), kemudian ditunjang dengan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Secara teoritis dan secara yuridis, konsep restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi dapat diterapkan di Indonesia dengan maksud memprioritaskan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
