HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI
KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR 536/PDT.P/2015/PN.DPS.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Melani, Nurhazizah
Subject
L Education (General)
Datestamp
2023-10-09 02:34:21
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mana terdapat akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan yaitu terjadinya percampuran harta atau disebut juga harta bersama apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Perkawinan Campuran yang berlangsung antara laki-laki dan wanita yang masing-masing tunduk pada hukum nasional yang berbeda akan menciptakan masalah Hukum Perdata Internasional yang salah satunya adalah harta benda dan hal ini menyebabkan terjadinya percampuran harta apabila tidak diadakannya perjanjian kawin. Perkembangan praktek perjanjian pemisahan harta dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan, dengan diterapkannya pemisahan harta bersama menyebabkan dampak terhadap harta tersebut, Warga Negara Indonesia tidak kehilangan hak nya sebagai Warga Negara Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon, adanya keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah yang mana diajukan pemohon agar kelak bisa membeli properti untuk anak anak di masa yang akan datang, dan untuk melindungi hak-hak Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia. Akibat dari Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps yaitu terpisahnya harta bersama yang sebelumnya tergabung menjadi harta masing-masing pihak serta pihak ketiga yang bersangkutan. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Pertimbangan Hakim. This study aims to determine and analyze the Denpasar District Court Determination Number 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Mixed Marriage between Indonesian Citizens and Foreign Citizens in which there are legal consequences of mixed marriages on marital property, namely the mixing of property or also called joint property if the parties do not enter into a marriage agreement or property separation agreement and analyze the judge's consideration in granting the applicant's request regarding the separation of joint property during marriage. The research method used in this research is normative juridical research. The result of this research is that mixed marriages that take place between men and women who are each subject to different national laws will create international civil law problems, one of which is property and this causes mixing of property if a marriage agreement is not made. The development of the practice of property separation agreements can be made after the marriage takes place by submitting an application to the court, with the application of the separation of joint property causing an impact on the property, Indonesian citizens do not lose their rights as Indonesian citizens. The consideration of the Panel of Judges in granting the application was due to the negligence and ignorance of the Plaintiffs, the desire to continue to have Land Rights which the applicant proposed so that one day he could buy property for his children in the future, and to protect the rights of Applicant I as an Indonesian citizen. The effect of the Denpasar District Court Stipulation No. 536/Pdt.P/2015/PN.Dps is the separation of joint property that was previously incorporated into the property of each party and the third party concerned. Keywords: Mixed Marriage, Joint Property, Judge's Consideration.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mana terdapat akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan yaitu terjadinya percampuran harta atau disebut juga harta bersama apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon mengenai pemisahan harta bersama di masa perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Perkawinan Campuran yang berlangsung antara laki-laki dan wanita yang masing-masing tunduk pada hukum nasional yang berbeda akan menciptakan masalah Hukum Perdata Internasional yang salah satunya adalah harta benda dan hal ini menyebabkan terjadinya percampuran harta apabila tidak diadakannya perjanjian kawin. Perkembangan praktek perjanjian pemisahan harta dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan, dengan diterapkannya pemisahan harta bersama menyebabkan dampak terhadap harta tersebut, Warga Negara Indonesia tidak kehilangan hak nya sebagai Warga Negara Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon, adanya keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah yang mana diajukan pemohon agar kelak bisa membeli properti untuk anak anak di masa yang akan datang, dan untuk melindungi hak-hak Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia. Akibat dari Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps yaitu terpisahnya harta bersama yang sebelumnya tergabung menjadi harta masing-masing pihak serta pihak ketiga yang bersangkutan. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Pertimbangan Hakim. This study aims to determine and analyze the Denpasar District Court Determination Number 536/Pdt.P/2015/PN.Dps. Mixed Marriage between Indonesian Citizens and Foreign Citizens in which there are legal consequences of mixed marriages on marital property, namely the mixing of property or also called joint property if the parties do not enter into a marriage agreement or property separation agreement and analyze the judge's consideration in granting the applicant's request regarding the separation of joint property during marriage. The research method used in this research is normative juridical research. The result of this research is that mixed marriages that take place between men and women who are each subject to different national laws will create international civil law problems, one of which is property and this causes mixing of property if a marriage agreement is not made. The development of the practice of property separation agreements can be made after the marriage takes place by submitting an application to the court, with the application of the separation of joint property causing an impact on the property, Indonesian citizens do not lose their rights as Indonesian citizens. The consideration of the Panel of Judges in granting the application was due to the negligence and ignorance of the Plaintiffs, the desire to continue to have Land Rights which the applicant proposed so that one day he could buy property for his children in the future, and to protect the rights of Applicant I as an Indonesian citizen. The effect of the Denpasar District Court Stipulation No. 536/Pdt.P/2015/PN.Dps is the separation of joint property that was previously incorporated into the property of each party and the third party concerned. Keywords: Mixed Marriage, Joint Property, Judge's Consideration.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
