PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUJUK
(UITLOKKER) SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Bagir, Said Muhammad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-11-17 07:33:57
Abstract :
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengethaui dan menganalisis pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengaturan terhadap pembujuk (uitlokker). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak langsung merujuk pada pembujuk (uitlokker), melainkan hanya menyebut orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari pengaturan dalam Pasal 55 KUHP tersebut maka sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak berdiri sendiri dan harus melakukan tindak pidana materiil terlebih dahulu. Artinya si pembujuk (Uitlokker) dapat dipidana apabila telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, terlepas apakah tindak pidana tersebut telah dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Kata Kunci: penerapan sanksi pidana, uitlokker, tindak pidana korupsi ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for applying criminal sanctions against persuaders (uitlokker) as a form of participation in corruption crimes. This type of research is normative juridical research. The research approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials collected are primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out by carrying out an inventory, systematization and interpretation of data. The results of the study show that regarding the regulation of the application of criminal sanctions against persuaders (uitlokker) as a form of participation in criminal acts of corruption is regulated in Article 55 of the Criminal Code, whereas in Articles 15 and Article 16 of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes it is not explained in detail regarding arrangements for inducers (uitlokker). This is because Articles 15 and 16 of the law on Corruption do not directly refer to persuaders (uitlokker), but only refer to people who provide assistance, opportunities, facilities or information for corruption to occur. From the provisions in Article 55 of the Criminal Code, criminal sanctions against persuaders (uitlokker) can be subject to criminal sanctions if they do not stand alone and must first commit material crimes. This means that the persuader (Uitlokker) can be punished if there has been a crime committed by the main actor, regardless of whether the crime has been carried out or failed to be carried out. Keywords: applicatoin of criminal sanctions, uitlokker, criminal acts of corruption
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengethaui dan menganalisis pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) sebagai bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengaturan terhadap pembujuk (uitlokker). Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak langsung merujuk pada pembujuk (uitlokker), melainkan hanya menyebut orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dari pengaturan dalam Pasal 55 KUHP tersebut maka sanksi pidana terhadap pembujuk (uitlokker) dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak berdiri sendiri dan harus melakukan tindak pidana materiil terlebih dahulu. Artinya si pembujuk (Uitlokker) dapat dipidana apabila telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, terlepas apakah tindak pidana tersebut telah dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Kata Kunci: penerapan sanksi pidana, uitlokker, tindak pidana korupsi ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for applying criminal sanctions against persuaders (uitlokker) as a form of participation in corruption crimes. This type of research is normative juridical research. The research approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The legal materials collected are primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out by carrying out an inventory, systematization and interpretation of data. The results of the study show that regarding the regulation of the application of criminal sanctions against persuaders (uitlokker) as a form of participation in criminal acts of corruption is regulated in Article 55 of the Criminal Code, whereas in Articles 15 and Article 16 of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes it is not explained in detail regarding arrangements for inducers (uitlokker). This is because Articles 15 and 16 of the law on Corruption do not directly refer to persuaders (uitlokker), but only refer to people who provide assistance, opportunities, facilities or information for corruption to occur. From the provisions in Article 55 of the Criminal Code, criminal sanctions against persuaders (uitlokker) can be subject to criminal sanctions if they do not stand alone and must first commit material crimes. This means that the persuader (Uitlokker) can be punished if there has been a crime committed by the main actor, regardless of whether the crime has been carried out or failed to be carried out. Keywords: applicatoin of criminal sanctions, uitlokker, criminal acts of corruption
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
