kebijakan hukum pidana terhadap cohabitation (Kumpul Kebo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Marwandi, Vira Pratika Juniar
Subject
L Education (General)
Datestamp
2023-11-17 03:28:50
Abstract :
ABSTRAK Kumpul kebo (perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat oleh tali perkawinan yang sah) akhir-akhir ini menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan anggapan merupakan bagian dari kehidupan modern. Tetapi oleh sebagian besar orang Indonesia hal ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Namun dalam KUHP, perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran pidana sehingga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dihukum. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan upaya kriminalisasi terhadap kupul kebo sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harusdikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidaksesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain itukumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas , yaitu mengenai dasarpertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dankebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kata kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Hukum Pidana Indonesia Cohabitation (the act of living together between a man and a woman without being bound by a legal marriage bond) has recently become a common thing in society with the assumption that it is part of modern life. However, most Indonesians view this as an act that violates moral values. However, in the Criminal Code, this act is not a criminal offense so it is declared an act that cannot be punished. Therefore, it is necessary to carry out research regarding efforts to criminalize cowgirls as a means of reforming criminal law in Indonesia. The act of cohabitation is one of the criminal acts that must be criminalized in the concept of the new Criminal Code, because cohabitation is considered inconsistent with the customs and religious norms that exist in Indonesia. Apart from that, cohabitation is also considered a social disease that disturbs society. The issues that will be discussed are the basis for considering the need for criminalization of cohabitation and criminal law policies in handling cases of cohabitation that occur. The policy of criminalizing cohabitation should be implemented, because the act of cohabitation is not in accordance with the noble values of the Indonesian nation and the criminalization carried out must be based on elements of values, justice and legal certainty so that it can be implemented in a form of legal rules that reflect the personality of the Indonesian nation. Keywords: Cohabitation, Indonesian Criminal Law, Criminalization Policy.
ABSTRAK Kumpul kebo (perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat oleh tali perkawinan yang sah) akhir-akhir ini menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan anggapan merupakan bagian dari kehidupan modern. Tetapi oleh sebagian besar orang Indonesia hal ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Namun dalam KUHP, perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran pidana sehingga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dihukum. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan upaya kriminalisasi terhadap kupul kebo sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harusdikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidaksesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain itukumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas , yaitu mengenai dasarpertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dankebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kata kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Hukum Pidana Indonesia Cohabitation (the act of living together between a man and a woman without being bound by a legal marriage bond) has recently become a common thing in society with the assumption that it is part of modern life. However, most Indonesians view this as an act that violates moral values. However, in the Criminal Code, this act is not a criminal offense so it is declared an act that cannot be punished. Therefore, it is necessary to carry out research regarding efforts to criminalize cowgirls as a means of reforming criminal law in Indonesia. The act of cohabitation is one of the criminal acts that must be criminalized in the concept of the new Criminal Code, because cohabitation is considered inconsistent with the customs and religious norms that exist in Indonesia. Apart from that, cohabitation is also considered a social disease that disturbs society. The issues that will be discussed are the basis for considering the need for criminalization of cohabitation and criminal law policies in handling cases of cohabitation that occur. The policy of criminalizing cohabitation should be implemented, because the act of cohabitation is not in accordance with the noble values of the Indonesian nation and the criminalization carried out must be based on elements of values, justice and legal certainty so that it can be implemented in a form of legal rules that reflect the personality of the Indonesian nation. Keywords: Cohabitation, Indonesian Criminal Law, Criminalization Policy.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
