Pengaturan Sistem Pendataan Pemilih Di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Bahri Lubis, Khoirul
Syamsir, Syamsir
Priskap, Ridham
Syamsir, Syamsir
Priskap, Ridham
Subject
KDC Scotland
Datestamp
2024-01-10 06:37:30
Abstract :
Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui serta menganalisis sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan (statute approach, pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sejarah (historical approach). Hasil akhir menunjukan bahwa Pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundangan, yaitu Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Negeri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun semua norma pengaturan di dalam kedua PKPU ini juga belum mengatur secara detail ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PDPB di lapangan. Sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penerapan dan implementasi SIDALIH, proses unggah data pemilih dalam sistem SIDALIH menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (crowded).
Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui serta menganalisis sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan (statute approach, pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sejarah (historical approach). Hasil akhir menunjukan bahwa Pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundangan, yaitu Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Negeri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun semua norma pengaturan di dalam kedua PKPU ini juga belum mengatur secara detail ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PDPB di lapangan. Sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penerapan dan implementasi SIDALIH, proses unggah data pemilih dalam sistem SIDALIH menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (crowded).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
