PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA TAJAM
(Studi Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
ALWAFI, RIFQI
Subject
L Education (General)
Datestamp
2024-01-12 06:51:04
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis. Aspek yuridis didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selanjutnya aspek filosofis didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang menjadi pertimbangan bahwa terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa egrek. Akan tetapi, dasar pertimbangan hakim secara yuridis masih kurang tepat karena hakim hanya mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa adalah egrek, dimana egrek ini adalah alat pertanian yang diperbolehkan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terjadi konflik norma, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehinga penerapan saksi pidana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Kata Kunci: pertimbangan hakim, kepemilikan, senjata tajam
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis. Aspek yuridis didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selanjutnya aspek filosofis didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang menjadi pertimbangan bahwa terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa egrek. Akan tetapi, dasar pertimbangan hakim secara yuridis masih kurang tepat karena hakim hanya mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa adalah egrek, dimana egrek ini adalah alat pertanian yang diperbolehkan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terjadi konflik norma, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehinga penerapan saksi pidana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Kata Kunci: pertimbangan hakim, kepemilikan, senjata tajam
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
