PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA PADA PERTAMBANGAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
RAHMAWATI, ERNI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-03-14 04:37:22
Abstract :
Eksploitasi pertambangan batu bara untuk pembangunan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, pertambangan batu bara memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Indonesia setiap tahunnya. Namun, pengelolaan pertambangan batu bara saat ini banyak menimbulkan polemik, baik polemik hukum berkaitan dengan perizinan maupun aspek-aspek lingkungan hidup yang tidak diperhatikan. Sementara Pasal 4 Deklarasi Rio menegaskan bahwa keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan perlu diperhatikan demi kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Artikel ini mempertanyakan bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan isi dari Deklarasi Rio mengenai Prinsip Sustainable Development terutama dalam pertambangan batu bara. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji masalah hukum dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Penelitian menunjukan bahwa 1) adanya disharmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan prinsip sustainable development di mana belum ada pengaturan yang jelas tentang pencegahan yang menjadi unsur penting dalam prinsip sustainable development 2) Pengaturan pertambangan batu bara yang berlaku baik secara nasional maunpun daerah belum mengintegrasikan tiga aspek penting dalam penerapan prinsip sustainable development, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan. Kata Kunci: Deklarasi Rio, Sustainable Development, Pertambangan Batubara
Eksploitasi pertambangan batu bara untuk pembangunan masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, pertambangan batu bara memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Indonesia setiap tahunnya. Namun, pengelolaan pertambangan batu bara saat ini banyak menimbulkan polemik, baik polemik hukum berkaitan dengan perizinan maupun aspek-aspek lingkungan hidup yang tidak diperhatikan. Sementara Pasal 4 Deklarasi Rio menegaskan bahwa keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan perlu diperhatikan demi kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Artikel ini mempertanyakan bagaimana komitmen Indonesia dalam melaksanakan isi dari Deklarasi Rio mengenai Prinsip Sustainable Development terutama dalam pertambangan batu bara. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji masalah hukum dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Penelitian menunjukan bahwa 1) adanya disharmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan prinsip sustainable development di mana belum ada pengaturan yang jelas tentang pencegahan yang menjadi unsur penting dalam prinsip sustainable development 2) Pengaturan pertambangan batu bara yang berlaku baik secara nasional maunpun daerah belum mengintegrasikan tiga aspek penting dalam penerapan prinsip sustainable development, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan. Kata Kunci: Deklarasi Rio, Sustainable Development, Pertambangan Batubara
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
