KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI DENDA DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jambi
Author
Leonardi, Syafira Putri
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-05-07 01:51:40
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini yakni guna mencari tahu bagaimana kebijakan hukum pidana atas sanksi denda terkait tindak pidana narkotika. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini, yaitu: 1)Bagaimana pengaturan terhadap sanksi denda dalam tindak pidana narkotika, dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang penulis terapkan yakni yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang penulis pergunakan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa 1) Pidana denda yang diputuskan oleh pengadilan atas terpidana Narkotika tidak bisa dilangsungkn atau dieksekusi. Secara spesifik, terpidana Narkotika seluruhnya tidak perlu membayarkan denda, melainkan menggantinya dengan hukuman penjara alternatif, sebab besaran denda minimum yang dituangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap terlalu tinggi bahkan tidak masuk akal. Dalam upaya memperbaharui peraturan hukum pidana sehubungan dengan penegakan sanksi pidana denda terhadap kejahatan Narkotika, terdapat dua solusi yang diajukan, yakni konfiskasi harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, serta revisi tata cara pelaksanaan pidana denda dalam kerangka UU Narkotika.
Tujuan dari penelitian ini yakni guna mencari tahu bagaimana kebijakan hukum pidana atas sanksi denda terkait tindak pidana narkotika. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini, yaitu: 1)Bagaimana pengaturan terhadap sanksi denda dalam tindak pidana narkotika, dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang penulis terapkan yakni yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang penulis pergunakan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa 1) Pidana denda yang diputuskan oleh pengadilan atas terpidana Narkotika tidak bisa dilangsungkn atau dieksekusi. Secara spesifik, terpidana Narkotika seluruhnya tidak perlu membayarkan denda, melainkan menggantinya dengan hukuman penjara alternatif, sebab besaran denda minimum yang dituangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap terlalu tinggi bahkan tidak masuk akal. Dalam upaya memperbaharui peraturan hukum pidana sehubungan dengan penegakan sanksi pidana denda terhadap kejahatan Narkotika, terdapat dua solusi yang diajukan, yakni konfiskasi harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, serta revisi tata cara pelaksanaan pidana denda dalam kerangka UU Narkotika.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
