KEBIJAKAN PEMKAB SITUBONDO TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Jember
Author
DWI RISKI, AMILIA
Subject
801 Philosophy and Theory of Literatures
Datestamp
2021-07-28 06:41:10
Abstract :
Abstrak Kebijakan publik dan hukum saling membutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keduanya terkait dengan kepentingan publik. Secara umum, kebijakan publik akan legal jika dibuat dalam undang-undang sedangkan undang- undang tersebut merupakan hasil dari kebijakan publik. Selanjutnya, hukum produk tanpa pengolahan kebijakan publik akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya, jika pengolahan kebijakan publik tanpa legalisasi demikian, maka dimensi operasional akan lemah. Oleh karena itu, keduanya penting untuk diatur kepentingan publik. Kata kunci : kebijakan publik, hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Abstrak Kebijakan publik dan hukum saling membutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keduanya terkait dengan kepentingan publik. Secara umum, kebijakan publik akan legal jika dibuat dalam undang-undang sedangkan undang- undang tersebut merupakan hasil dari kebijakan publik. Selanjutnya, hukum produk tanpa pengolahan kebijakan publik akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya, jika pengolahan kebijakan publik tanpa legalisasi demikian, maka dimensi operasional akan lemah. Oleh karena itu, keduanya penting untuk diatur kepentingan publik. Kata kunci : kebijakan publik, hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
