Analisis Yuridis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Presidential Treshold Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Jember
Author
Rohmatulloh, Roy
Subject
342 Constitutional and Administrative Law
Datestamp
2022-08-19 07:21:06
Abstract :
Abstrak Tujuan adanya penelitian mengenai Presidential Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerapan Demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Umum yang ada di Indonesia. Mengingat Pemilihan Umum merupakan langkah sentris dan strategis negara dalam melangsungkan regenerasi kepemimpinan baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Maka dari adanya hal tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya dengan munculnya frasa regenerasi kepemimpinan dalam penjelasan diatas maka Pemilihan Umum merupakan sesuatu hal yang sifatnya krusial sekali dan tentunya perlu perhatian khusus agar pemerintah dapat melangsungkan regenerasi kepemimpinan. Dan juga perlu adanya supremasi Hak Asasi Manusia dalam proses Pemilihan Umum secara egaliter tanpa ada pengecualian sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama di Pemerintahan. Kata Kunci : Pemilu, HAM dan Presidential Threshol
Abstrak Tujuan adanya penelitian mengenai Presidential Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerapan Demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Umum yang ada di Indonesia. Mengingat Pemilihan Umum merupakan langkah sentris dan strategis negara dalam melangsungkan regenerasi kepemimpinan baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Maka dari adanya hal tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya dengan munculnya frasa regenerasi kepemimpinan dalam penjelasan diatas maka Pemilihan Umum merupakan sesuatu hal yang sifatnya krusial sekali dan tentunya perlu perhatian khusus agar pemerintah dapat melangsungkan regenerasi kepemimpinan. Dan juga perlu adanya supremasi Hak Asasi Manusia dalam proses Pemilihan Umum secara egaliter tanpa ada pengecualian sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama di Pemerintahan. Kata Kunci : Pemilu, HAM dan Presidential Threshol
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
