TINJAUAN PEMBERLAKUAN INPRES NO.5 TAHUN 2005 DAN
UU NO.17 TAHUN 2008 TERHADAP PERKEMBANGAN
INDUSTRI PERKAPALAN DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Darma Persada
Author
Bayu Putro, Suwito
Subject
623.8 Nautical Engineering and Seamanship/Teknik Perkapalan, Teknik Nautika dan Ilmu Angkatan laut
Datestamp
2023-05-23 02:19:06
Abstract :
Indonesia sebagai negara kepulauan yang setiap wilayahnya dibatasi dengan garis pantai, diperlukan adanya sarana transportasi handal yang bisa mcnghubungkan/ mendistribusikan muatan di dalam negeri untuk menjamin ketersediaan barang dapat terpenuhi sepenuhnya. Pembuatan regulasi yang mengatur mengenai industri pelayaran dan perkapalan sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, yang mana masih menggunakan produk hukum zaman hindia belanda UU Pelayaran tahun 1936, kemudian diganti dengan Paket November (PAKNOV) 1988 yang mana kondisi pada saat itu tidak lagi sesuai dengan isi dari UU Pelayaran tahun 1936. Sampai akhimya dibuat UU No. 21 Tatum 1992, yang kemudian direvisi oleh DPR bersama pemerintah pada tanggal 8 April 2008 menetapkan bahwa UU No.21 Tahun 1992 tidak berlaku lagi dan digantikan dcngan UU No.17 Tahun 2008. Setelah penerapan Inpres No.5 Tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah 80,75% tahun 2012, yang juga diikuti pu\a dcngan peningkatan pangsa armada pelayaran yang rnengangkut muatan dalam negeri hampir 50% dari jumlah sebelumnya di tahun 2005. Dampak pemberlakuan lnpres No.5 dan UU No.17 tahun 2008 adalah peningkatan di scktor industri pelayaran. Begitu pula dengan kapasitas industri galangan yang juga mampu mengikuti trend positif dari penerapan asas cabotage armada kapal yang cukup signifinakan sekitar sekitar 750.000 DWT untuk kapasitas bangunan baru dan sekitar 10.000.000 DWT untuk kapasitas reparasi kapal ditahun 2011. Peningkatan ini bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pelaksanaaan pekerjaan produksi reparasi dan bangunan kapal baru di galangan dalam negeri. Salah satu kendalanya adalah besarnya beban pembiayaan bea masuk sekitar 60% dan PPN 10% serta belum maksimalnya daya saing galangan di Indonesia dengan galangan yang ada di China. Dengan demikian pencapaian penerapan asas cabotage dapat dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan bertarnbahnya jumlah armada kapal nasional walaupun sebagian besarnya merupakan pengalihan kapal kapal milik pelayaran nasional yang sebelumnya bcrbendera asing. Indusrti pelayaran dan industri perkapalan di Indonesia memiliki prospek cerah dalam beberapa tahun kedepan, khususnya penerapan asas cabotage yang telah rneningkatkan pangsa pasar angkutan laut nasional. Secara tidak langsung peran galangan kapal selaku produsen armada kapal dan penyedia jasa perbaikan/reparasi kapal mampu memberikan pelayanan yang terbaik seiring dengan bertumbuhnya angkutan laut nasional guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional
Indonesia sebagai negara kepulauan yang setiap wilayahnya dibatasi dengan garis pantai, diperlukan adanya sarana transportasi handal yang bisa mcnghubungkan/ mendistribusikan muatan di dalam negeri untuk menjamin ketersediaan barang dapat terpenuhi sepenuhnya. Pembuatan regulasi yang mengatur mengenai industri pelayaran dan perkapalan sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, yang mana masih menggunakan produk hukum zaman hindia belanda UU Pelayaran tahun 1936, kemudian diganti dengan Paket November (PAKNOV) 1988 yang mana kondisi pada saat itu tidak lagi sesuai dengan isi dari UU Pelayaran tahun 1936. Sampai akhimya dibuat UU No. 21 Tatum 1992, yang kemudian direvisi oleh DPR bersama pemerintah pada tanggal 8 April 2008 menetapkan bahwa UU No.21 Tahun 1992 tidak berlaku lagi dan digantikan dcngan UU No.17 Tahun 2008. Setelah penerapan Inpres No.5 Tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah 80,75% tahun 2012, yang juga diikuti pu\a dcngan peningkatan pangsa armada pelayaran yang rnengangkut muatan dalam negeri hampir 50% dari jumlah sebelumnya di tahun 2005. Dampak pemberlakuan lnpres No.5 dan UU No.17 tahun 2008 adalah peningkatan di scktor industri pelayaran. Begitu pula dengan kapasitas industri galangan yang juga mampu mengikuti trend positif dari penerapan asas cabotage armada kapal yang cukup signifinakan sekitar sekitar 750.000 DWT untuk kapasitas bangunan baru dan sekitar 10.000.000 DWT untuk kapasitas reparasi kapal ditahun 2011. Peningkatan ini bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan baru bagi pelaksanaaan pekerjaan produksi reparasi dan bangunan kapal baru di galangan dalam negeri. Salah satu kendalanya adalah besarnya beban pembiayaan bea masuk sekitar 60% dan PPN 10% serta belum maksimalnya daya saing galangan di Indonesia dengan galangan yang ada di China. Dengan demikian pencapaian penerapan asas cabotage dapat dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan bertarnbahnya jumlah armada kapal nasional walaupun sebagian besarnya merupakan pengalihan kapal kapal milik pelayaran nasional yang sebelumnya bcrbendera asing. Indusrti pelayaran dan industri perkapalan di Indonesia memiliki prospek cerah dalam beberapa tahun kedepan, khususnya penerapan asas cabotage yang telah rneningkatkan pangsa pasar angkutan laut nasional. Secara tidak langsung peran galangan kapal selaku produsen armada kapal dan penyedia jasa perbaikan/reparasi kapal mampu memberikan pelayanan yang terbaik seiring dengan bertumbuhnya angkutan laut nasional guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
