TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Penyami, Ardito Cissero
Subject
K5000 Criminal law
Datestamp
2023-09-12 07:42:44
Abstract :
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa dipidanakan. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang di mulai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Adapula pembuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkotika semuanya merupakan tindak pidana yang dapat di jatuhi hukuman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti menurut aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana implementasi dalam penerapan alat bukti bagi hakim dalam menjatukan putusan tindak pidana pembunuhan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Pengaturan hukum tentang alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.Dalam implementasi penerapan alat bukti bagi hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan harus mengacu pada pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa dipidanakan. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang di mulai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Adapula pembuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkotika semuanya merupakan tindak pidana yang dapat di jatuhi hukuman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti menurut aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana implementasi dalam penerapan alat bukti bagi hakim dalam menjatukan putusan tindak pidana pembunuhan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Pengaturan hukum tentang alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.Dalam implementasi penerapan alat bukti bagi hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan harus mengacu pada pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
