TINJAUAN YURIDIS HAK DISKRESI YANG DIMILIKI OLEH PEJABAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Brungus, Aldi W
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-13 05:45:39
Abstract :
Pelayanan publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan tentang diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? 2. Apa akibat hukum diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Setiap pejabat pemerintahan mempunyai hak atau diskresi dan hak diskresi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana Pemerintah memberikan jalan keluar kepada Pejabat Pemerintahan untuk tetap bisa mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB, yakni mengeluarkan diskresi.
Pelayanan publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan tentang diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? 2. Apa akibat hukum diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Setiap pejabat pemerintahan mempunyai hak atau diskresi dan hak diskresi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana Pemerintah memberikan jalan keluar kepada Pejabat Pemerintahan untuk tetap bisa mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB, yakni mengeluarkan diskresi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
