HUKUMAN PIDANA DALAM KASUS PERLINDUNGAN ANAK
MENURUT PERSPEKTIF
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Mahdjan, Rahma
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-13 06:43:08
Abstract :
Anak merupakan titipan Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai tindak kekerasan anak dapat dilihat pada media masa. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak- anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang perlindungan anak, kedua bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (libraryresearch) meneliti data-data dan bahan-bahan yang tertulis berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder. Kesimpulannya bahwa penanganan hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memandang hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak yang dimuat dalam KUHP merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Anak merupakan titipan Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai tindak kekerasan anak dapat dilihat pada media masa. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak- anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang perlindungan anak, kedua bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (libraryresearch) meneliti data-data dan bahan-bahan yang tertulis berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder. Kesimpulannya bahwa penanganan hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memandang hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak yang dimuat dalam KUHP merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
