TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA PATOK BATAS TANAH PERKEBUNAN
MELALUI MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Birang, Juniyaser Wahyundaya
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-11-23 06:56:50
Abstract :
Fungsi sosial tanah yang luas, sering kali timbul fenomena sosial berupa sengketa yang ada di kalangan masyarakat karena ada kepentingan yang berbedabeda. Oleh karena adanya kepentigan yang berbeda-beda tersebut sering kali menimbulkan terjadinya sengketa tanah berupa pencaplokan dan klaim sepihak yang dilakukan perorangan. Indonesia yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai pekebun tentunya membutuhkan tanah agar dapat dijadikan lahan perkebunan, karena tanah yang jumlahnya terbatas dan adanya kepentingan yang berbeda tersebut, timbul rasa ingin menguasai tanah tersebut dengan cara penyerobotan dan bahkan menghilangkan patok batas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui: (1). Bagaimana penyelesaian sengketa patok batas tanah perkebunan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional? (2). Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan? Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah metode penelitian hukum normatif, tentunya informasi yang di dapat adalah dari hasil mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet bahkan informasi non hukum guna memperkuat penelitian ini. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan nolitigasi namun kedua cara itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masingmasing. Mengingat sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani yang tentunya penghasilannya tak menentu, agak sulit untuk menempuh jalur litigasi mengingat biaya yang sangat mahal. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, jumlah tanah yang terbatas, kepentingan dan belum tertibnya administrasi. Demi menjaga pemulihan hubungan baik, harus mengedepankan cara-cara penyelesaian dengan cara damai atau mediasi tentunya atas dasar itikad baik oleh kedua pihak yang bersengketa dan menerima hasil mediasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan tentunya mediator yang memediasi sengketa pertanahan tersebut tidak berpihak kepada salah pihak yang bersengketa, agar terciptanya suatu keadilan yang merata atas dasar dan demi hukum itu sendiri atau Pro-Justitia.
Fungsi sosial tanah yang luas, sering kali timbul fenomena sosial berupa sengketa yang ada di kalangan masyarakat karena ada kepentingan yang berbedabeda. Oleh karena adanya kepentigan yang berbeda-beda tersebut sering kali menimbulkan terjadinya sengketa tanah berupa pencaplokan dan klaim sepihak yang dilakukan perorangan. Indonesia yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai pekebun tentunya membutuhkan tanah agar dapat dijadikan lahan perkebunan, karena tanah yang jumlahnya terbatas dan adanya kepentingan yang berbeda tersebut, timbul rasa ingin menguasai tanah tersebut dengan cara penyerobotan dan bahkan menghilangkan patok batas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui: (1). Bagaimana penyelesaian sengketa patok batas tanah perkebunan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional? (2). Faktorfaktor penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan? Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah metode penelitian hukum normatif, tentunya informasi yang di dapat adalah dari hasil mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet bahkan informasi non hukum guna memperkuat penelitian ini. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi dan nolitigasi namun kedua cara itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masingmasing. Mengingat sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani yang tentunya penghasilannya tak menentu, agak sulit untuk menempuh jalur litigasi mengingat biaya yang sangat mahal. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, jumlah tanah yang terbatas, kepentingan dan belum tertibnya administrasi. Demi menjaga pemulihan hubungan baik, harus mengedepankan cara-cara penyelesaian dengan cara damai atau mediasi tentunya atas dasar itikad baik oleh kedua pihak yang bersengketa dan menerima hasil mediasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan tentunya mediator yang memediasi sengketa pertanahan tersebut tidak berpihak kepada salah pihak yang bersengketa, agar terciptanya suatu keadilan yang merata atas dasar dan demi hukum itu sendiri atau Pro-Justitia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
