TINJAUAN YURIDIS PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
YANG MEMASUKAN BARANG KE INDONESIA
SECARA ILEGAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Hermanto, Hermanto
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-16 07:31:51
Abstract :
Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di Indonesia. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penindakan memasukan barang secara ilegal menurut peraturan perundang undangan di Indonesia?2.Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku yang memasukan barang secara illegal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penindakan penyeludupan barang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan dimana dalam kedua aturan ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan ialah Dirjen Bea dan Cukai. Implementasi penerapan sanksi pidana penyeludupan barang secera illegal di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.
Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di Indonesia. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penindakan memasukan barang secara ilegal menurut peraturan perundang undangan di Indonesia?2.Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi terhadap pelaku yang memasukan barang secara illegal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penindakan penyeludupan barang terdapat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan dimana dalam kedua aturan ini lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan ialah Dirjen Bea dan Cukai. Implementasi penerapan sanksi pidana penyeludupan barang secera illegal di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
