PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Lasatu, Elisabet
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2024-01-17 06:25:03
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di kabupaten Morowali Utara, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara yang secara langsung menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, semua sengketa yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara diselesaikan dengan menggunakan perundingan mediasi, selanjutnya jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih maka mediator wajib memberikan anjuran saran dan risalah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di kabupaten Morowali Utara, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara yang secara langsung menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, semua sengketa yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara diselesaikan dengan menggunakan perundingan mediasi, selanjutnya jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih maka mediator wajib memberikan anjuran saran dan risalah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
