TUGAS BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
FURQON, RIDYAWAN WILYANSYAH
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-26 07:01:49
Abstract :
Dapat dikatakan bahwa intelijen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional seperti tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme. Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? 2.Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Intelijen Negara dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 terutama dalam pasal 30 dan pasal 31 disebutkan untuk melaksanakan tugas maka Badan Intelijen Negara mempunyai tugas diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas. Masih terdapat kendala kendala yang dapat mengganggu optimalisasi kerja dari BIN diantaranya sumber daya dari personil BIN yang masih sangat sedikit yang tidak dapat mengawasi secara menyeluruh potensi ancaman negara dari Sabang sampai Merauke serta tidak adanya kewenangan lebih untuk melakukan pencegahan dini akan adanya ancaman terhadap negara namun tidak diberikan kewenangan yang luas misalnya dari segi penangkapan seperti contoh kasus terorisme.
Dapat dikatakan bahwa intelijen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional seperti tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme. Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? 2.Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Intelijen Negara dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 terutama dalam pasal 30 dan pasal 31 disebutkan untuk melaksanakan tugas maka Badan Intelijen Negara mempunyai tugas diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas. Masih terdapat kendala kendala yang dapat mengganggu optimalisasi kerja dari BIN diantaranya sumber daya dari personil BIN yang masih sangat sedikit yang tidak dapat mengawasi secara menyeluruh potensi ancaman negara dari Sabang sampai Merauke serta tidak adanya kewenangan lebih untuk melakukan pencegahan dini akan adanya ancaman terhadap negara namun tidak diberikan kewenangan yang luas misalnya dari segi penangkapan seperti contoh kasus terorisme.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
