TINJAUAN YURIDIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Wenur, Siti Rahma
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-03-07 01:53:35
Abstract :
Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan pajak Hotel Dan Restoran menurut aturan perundang-undangan ? 2.Bagaimanakah implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pajak Hotel Dan Restoran ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Pengaturan hukum tentang pajak hotel dan restoran diatur dalam beberapa peraturan yang ada diantanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel dan restoran. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak serta pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah hotel/penginapan serta restoran/rumah makan yang ada agar mempermudah dilakukannya pengawasan dari segi pembayaran pajak. Selain itu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan metode pembayaran pajak Hotel dan Restoran, mewajibkan para pengusaha hotel dan tempat penginapan serta pemilik restoran untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.
Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan pajak Hotel Dan Restoran menurut aturan perundang-undangan ? 2.Bagaimanakah implementasi pengawasan Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pajak Hotel Dan Restoran ? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Pengaturan hukum tentang pajak hotel dan restoran diatur dalam beberapa peraturan yang ada diantanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang atau seharusnya dibayar kepada hotel dan restoran. Dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari jumlah pembayaran kemudian besaran tarif pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak serta pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap pajak hotel dan restoran dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah hotel/penginapan serta restoran/rumah makan yang ada agar mempermudah dilakukannya pengawasan dari segi pembayaran pajak. Selain itu bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pengawasan metode pembayaran pajak Hotel dan Restoran, mewajibkan para pengusaha hotel dan tempat penginapan serta pemilik restoran untuk mencetak nota transaksi dan diberikan kepada konsumen, melakukan inspeksi langsung dan memeriksa pembukuan bila diduga ada kecurangan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang lalai.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
