PERAN SATUAN INTELIJEN BRIGADE MOBILE DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN TERORISME
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Hertanto, Yusuf
Subject
K Law (General)
Datestamp
2025-02-19 01:50:13
Abstract :
Keberadaan Surat keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari satuan intel brimob Polri secara spesifik untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti satuan intel Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri dan diberikan kewenangan penuh berdasarkan undang-undang dalam melakukan tindakan tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah peran satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terororisme menurut aturan perundang-undangan?2.Apakah kendala yang dihadapi oleh satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Intel Korps Brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Intel Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya mengumpulkan informasi dilapangan untuk menyusun oprerasi penindakan.
Keberadaan Surat keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari satuan intel brimob Polri secara spesifik untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti satuan intel Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri dan diberikan kewenangan penuh berdasarkan undang-undang dalam melakukan tindakan tegas dan terukur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah peran satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terororisme menurut aturan perundang-undangan?2.Apakah kendala yang dihadapi oleh satuan Intel Brigade Mobile dalam pencegahan dan penanganan terorisme? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Intel Korps Brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Intel Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya mengumpulkan informasi dilapangan untuk menyusun oprerasi penindakan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
