Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penggajian Dan Personalia Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Author
ANAEDE, Maria Sherlyn Chlarasta
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2022-11-21 04:46:37
Abstract :
Rumusan masalah dalam penelitan ini yaitu (1)Apakah sistem pengendalian intern atas sistem penggajian dan personalia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dapat mendorong efektif dan efisien kegiatan?(2) Apakah dapat menjamin keakuratan informasi dalam laporan keuangannya? (3)Apakah dapat menjamin keamanan aset? (4)Apakah dapat menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain sistem pengendalian internal penggajian dan kepersonaliaan berdasarkan empat tujuan pengendalian internal dengan melihat lima komponen sistem pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis data menurut sumbernya: data primer dan data sekunder. Jenis data menurut sifatnya: data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Desain sistem proses penggajian dan kepersonaliaan pada Dinas Pendidikan belum cukup memadai namun sudah ada upayah dalam menekankan biaya efisiensi kegiatan, (2)Jaminan akan keakuratan data informasi yang menyangkut sistim gaji dan kepersonaliaan dapat dikatakan belum begitu kuat atau masih sangat lemah, (3) Dalam menangani aset Dinas Pendidikan sudah ada upaya yang dilakukan menyangkut pengamanan aset sehubungan dengan adanya penerimaan gaji fiktif oleh pegawai maupun guru, (4)Peran PPK ? SKPD dalam menangani laporan keuangan cukup baik dengan membuat hasil laporan dalam satu buku walaupun hasil laporan keuangan dan hasil temuan penelitian menyangkut pemberian gaji lembur tidak sesuai, (5) Adanya ketidak taatan pegawai terhadap Perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka disarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebaiknya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dapat turun langsung untuk melakukan evaluasi kepada pegawai menyangkut sistematika kerja gaji dan kepersonaliaan; memberikan pelatihan kepada para pegawai yang lebih efektif, serta menganalisis kembali kebutuhan kerja para pegawai; membuat suatu kebijakan yang lebih tegas kepada setiap sekolah yang terlambat menyerahkan dokumen para guru; Peran PPK?SKPD dalam memverifikasi bukti?bukti keuangan sebaiknya lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud).
Rumusan masalah dalam penelitan ini yaitu (1)Apakah sistem pengendalian intern atas sistem penggajian dan personalia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dapat mendorong efektif dan efisien kegiatan?(2) Apakah dapat menjamin keakuratan informasi dalam laporan keuangannya? (3)Apakah dapat menjamin keamanan aset? (4)Apakah dapat menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain sistem pengendalian internal penggajian dan kepersonaliaan berdasarkan empat tujuan pengendalian internal dengan melihat lima komponen sistem pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis data menurut sumbernya: data primer dan data sekunder. Jenis data menurut sifatnya: data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Desain sistem proses penggajian dan kepersonaliaan pada Dinas Pendidikan belum cukup memadai namun sudah ada upayah dalam menekankan biaya efisiensi kegiatan, (2)Jaminan akan keakuratan data informasi yang menyangkut sistim gaji dan kepersonaliaan dapat dikatakan belum begitu kuat atau masih sangat lemah, (3) Dalam menangani aset Dinas Pendidikan sudah ada upaya yang dilakukan menyangkut pengamanan aset sehubungan dengan adanya penerimaan gaji fiktif oleh pegawai maupun guru, (4)Peran PPK ? SKPD dalam menangani laporan keuangan cukup baik dengan membuat hasil laporan dalam satu buku walaupun hasil laporan keuangan dan hasil temuan penelitian menyangkut pemberian gaji lembur tidak sesuai, (5) Adanya ketidak taatan pegawai terhadap Perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka disarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebaiknya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dapat turun langsung untuk melakukan evaluasi kepada pegawai menyangkut sistematika kerja gaji dan kepersonaliaan; memberikan pelatihan kepada para pegawai yang lebih efektif, serta menganalisis kembali kebutuhan kerja para pegawai; membuat suatu kebijakan yang lebih tegas kepada setiap sekolah yang terlambat menyerahkan dokumen para guru; Peran PPK?SKPD dalam memverifikasi bukti?bukti keuangan sebaiknya lebih ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
