Analisis Sistem Pengendalian Intern Peneriman Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Author
NAHAK, Maria Yasinta
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2024-04-14 05:02:03
Abstract :
Maria Yasinta Nahak, Nim 33119152 dengan judul skripsi Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Di bawah bimbingan Ibu Rere Paulina Bibiana,SE,M,Si dan Bapak Leopold M.T Dawu, SE,MM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan unsur lingkungan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan PBB-P2 pada Bapenda di Kota Kupang sudah berjalan sesuai dengan P.P No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern atas pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah berjalan sesuai PP.No 60 Tahun 2008 atau tidak. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penerapan unsur lingkungan pengendalian atas pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Seperti (1). Penegakan Integritas dan nilai etika: Masih ada oknum pegawai yang melanggar dengan terlambat masuk kantor (2.) Komitmen Terhadap Kompetensi: Tidak adanya praktik atau bimbingan bagi pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki (3). Kepemimpinan yang Kondusif : Telah diterapkan sesuai PP.60 Tahun 2008. 4). Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan: Masih ada perangkapan tugas oleh beberapa pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan akibat keterbatasan pengetahuan dan juga keterampilan dalam mengoperasikan komputer (5). Pendelegasian wewenang tugas dan tanggung jawab yang tepat : Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Bapenda Kota Kupang telah diberikan dengan tepat sesuai PP.60 Tahun 2008 (6). Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia: sudah diterapkannya sesuai dengan PP. No 60 Tahun 2008 (7). Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif: Peran APIP sudah diterapkan dengan baik di lingkungan Bapenda khususnya bidang PBB (8). Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait: Pemerintah Bapenda Kususnya pada bidang PBB selalu menjaga hubungan baik dengan instansi terkait sesuai dengan No 60 Tahun 2008. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti menyarankan kepada kantor Bapenda Kota Kupang agar: 1.Perlu ditingkatkan dan ditegaskan lagi kedisiplinan pegawai dengan menerapkan dengan tegas sanksi administrasi maupun sanksi hukum bagi setiap pegawai PBB yang melanggar aturan agar memberikan efek jera. 2. Perlu diadakan Praktik dan bimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki, dengan diadakannya pelatihan komputer dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan PBB- P2 agar tidak terjadi kendala yang disebabkan karena sistem manual dalam pembayaran PBB-P2. 3.Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi secara periodik agar menghindari adanya rangkap tugas dan jabatan yang tidak diinginkan, dan disusun sesuai kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku.
Maria Yasinta Nahak, Nim 33119152 dengan judul skripsi Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Di bawah bimbingan Ibu Rere Paulina Bibiana,SE,M,Si dan Bapak Leopold M.T Dawu, SE,MM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan unsur lingkungan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan PBB-P2 pada Bapenda di Kota Kupang sudah berjalan sesuai dengan P.P No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern atas pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah berjalan sesuai PP.No 60 Tahun 2008 atau tidak. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penerapan unsur lingkungan pengendalian atas pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Seperti (1). Penegakan Integritas dan nilai etika: Masih ada oknum pegawai yang melanggar dengan terlambat masuk kantor (2.) Komitmen Terhadap Kompetensi: Tidak adanya praktik atau bimbingan bagi pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki (3). Kepemimpinan yang Kondusif : Telah diterapkan sesuai PP.60 Tahun 2008. 4). Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan: Masih ada perangkapan tugas oleh beberapa pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan akibat keterbatasan pengetahuan dan juga keterampilan dalam mengoperasikan komputer (5). Pendelegasian wewenang tugas dan tanggung jawab yang tepat : Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada Bapenda Kota Kupang telah diberikan dengan tepat sesuai PP.60 Tahun 2008 (6). Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia: sudah diterapkannya sesuai dengan PP. No 60 Tahun 2008 (7). Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif: Peran APIP sudah diterapkan dengan baik di lingkungan Bapenda khususnya bidang PBB (8). Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait: Pemerintah Bapenda Kususnya pada bidang PBB selalu menjaga hubungan baik dengan instansi terkait sesuai dengan No 60 Tahun 2008. Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti menyarankan kepada kantor Bapenda Kota Kupang agar: 1.Perlu ditingkatkan dan ditegaskan lagi kedisiplinan pegawai dengan menerapkan dengan tegas sanksi administrasi maupun sanksi hukum bagi setiap pegawai PBB yang melanggar aturan agar memberikan efek jera. 2. Perlu diadakan Praktik dan bimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki, dengan diadakannya pelatihan komputer dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan PBB- P2 agar tidak terjadi kendala yang disebabkan karena sistem manual dalam pembayaran PBB-P2. 3.Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi secara periodik agar menghindari adanya rangkap tugas dan jabatan yang tidak diinginkan, dan disusun sesuai kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
