Tinjauan Yuridis terhadap Hak Anak sebagai Peserta Didik atas Penerapan Sistem Zonasi Sekolah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Rahma, Isnawati Azizatul
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2021-04-01 09:33:17
Abstract :
Penerapan sistem zonasi sebagaimana diamanahkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menimbulkan polemic yang cukup signifikan terhadap kegiatan di bidang pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan baik melalui media online maupun media cetak, yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kemampuan Pendidikan yang baik dan berkeinginan untuk bersekolah di sekolah faforit atau sekolah unggulan dengan kata lain sekolah yang memiliki program pengajaran dengan menciptakan peserta didik yang berprestasi. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembatasan Zonasi Sekolah? dan Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya Zonasi Sekolah ? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sangat disayangkan hal tersebut justru memberikan tekanan dan kekangan pada para peserta didik dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan yang diinginkan, pengekangan dimaksud adalah menerapkan zonasi wilayah dengan domisili tempat tinggal terdekat dari lokasi sekolah tersebut, sehingga anak tidak dapat bersaing secara keilmuan untuk mendapatkan tingkatan pendidikan yang lebih baik. Pengaturan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut diatas juga didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 4 ?Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi?
Penerapan sistem zonasi sebagaimana diamanahkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menimbulkan polemic yang cukup signifikan terhadap kegiatan di bidang pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan baik melalui media online maupun media cetak, yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kemampuan Pendidikan yang baik dan berkeinginan untuk bersekolah di sekolah faforit atau sekolah unggulan dengan kata lain sekolah yang memiliki program pengajaran dengan menciptakan peserta didik yang berprestasi. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembatasan Zonasi Sekolah? dan Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya Zonasi Sekolah ? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sangat disayangkan hal tersebut justru memberikan tekanan dan kekangan pada para peserta didik dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan yang diinginkan, pengekangan dimaksud adalah menerapkan zonasi wilayah dengan domisili tempat tinggal terdekat dari lokasi sekolah tersebut, sehingga anak tidak dapat bersaing secara keilmuan untuk mendapatkan tingkatan pendidikan yang lebih baik. Pengaturan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut diatas juga didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 4 ?Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi?
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
