Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN- KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Desa Kuala Enok
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Paulina, Devi
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2022-11-22 12:33:53
Abstract :
Penggunaan alat tangkap pukat Tarik dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan dan menyebabkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan. Pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan (Permen KP) No.2 tahun 2015. alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan tersebut ialah pukat tarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 terhadap teori efektivitas tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok. Metode yang digunakan yaitu meninjau langsung kelapangan atau jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan meninjau langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Kuala Enok. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di lapangan masih belum optimal, di karenakan masih ada beberapa daerah yang masih belum menerapkan peraturan tersebut, salah satu nya di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Giri Hilir. Berdasarkan dari hasil peninjauan di lapangan dengan para narasumber dari didapatkan bahwa pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.2/PERMEN?KP/2015 masih belum di tegakkan di Desa Kuala Enok dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang memberatkan para nelayan untuk menerapkan peraturan tersebut
Penggunaan alat tangkap pukat Tarik dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan dan menyebabkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan. Pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan (Permen KP) No.2 tahun 2015. alat tangkap ikan yang dilarang dalam peraturan tersebut ialah pukat tarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 terhadap teori efektivitas tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik di Desa Kuala Enok. Metode yang digunakan yaitu meninjau langsung kelapangan atau jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan meninjau langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Kuala Enok. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di lapangan masih belum optimal, di karenakan masih ada beberapa daerah yang masih belum menerapkan peraturan tersebut, salah satu nya di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indra Giri Hilir. Berdasarkan dari hasil peninjauan di lapangan dengan para narasumber dari didapatkan bahwa pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.2/PERMEN?KP/2015 masih belum di tegakkan di Desa Kuala Enok dikarenakan masih banyak faktor-faktor yang memberatkan para nelayan untuk menerapkan peraturan tersebut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
