Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Ervina, Ervina
Subject
341 Hukum Internasional
Datestamp
2022-11-22 13:03:16
Abstract :
Indonesia sudah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi, bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? dan apakah perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sudah memenuhi tujuan hukum? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia|. Dalam ketentuan UU PPMI hak-hak tenaga kerja wanita yang harus mendapat perlindungan tidak diatur secara jelas dan eksplisit, akan tetapi justru perlindungan terhadap pekerja wanita dapat kita jumpai dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan. Penerapan UU PPMI, diharapkan dapat memberikan perlindungan secara keseluruhan bagi pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja melalui layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu hal yang penting bagi suatu negara terutama yang akan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk membuat Perjanjian Bilateral dengan Negara dimana warga negaranya banyak yang bekerja sebagai pekerja migran. Perlu adanya pengaturan PerUndang-Undangan yang lebih rinci dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di negara asing. Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap pekerja migran wanita dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara Tujuan Pekerja Migran.
Indonesia sudah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi, bagaimana perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? dan apakah perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sudah memenuhi tujuan hukum? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia|. Dalam ketentuan UU PPMI hak-hak tenaga kerja wanita yang harus mendapat perlindungan tidak diatur secara jelas dan eksplisit, akan tetapi justru perlindungan terhadap pekerja wanita dapat kita jumpai dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan. Penerapan UU PPMI, diharapkan dapat memberikan perlindungan secara keseluruhan bagi pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja melalui layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Suatu hal yang penting bagi suatu negara terutama yang akan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk membuat Perjanjian Bilateral dengan Negara dimana warga negaranya banyak yang bekerja sebagai pekerja migran. Perlu adanya pengaturan PerUndang-Undangan yang lebih rinci dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di negara asing. Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap pekerja migran wanita dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara Tujuan Pekerja Migran.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
