Implementasi Hukum Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit terhadap Layanan Intensive Care Unit Rumah Saki
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Israq, Fajri
Subject
346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2022-11-23 05:16:53
Abstract :
Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit berperan sebagai tempat rujukan dan fasilitas layanan kesehatan tingkan sekunder bahkan tersier. Permasalahan rawatan intensive di rumah sakit masih sering terjadi, apalagi di masa/ era jaminan kesehatan nasional. Ini tidak terlepas dari permasalahan hukum dan kebijakan publik yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh politik hukum. Adanya penolakan penerimaan pasien dengan rawatan icu ( intensive care ) di rumah sakit, disertai dengan upaya menghindari pengadaan sarana dan fasilitas dari rumah sakit untuk rawatan icu, muncul di beberapa rumah sakit. Ini akibat dari implementasi hukum yag dihasilkan.Hasil penelitian mendapatkan bahwa bentrok hukum yag terjadi antara hukum atau perundangan undangan yang mendukung kebijakan publik terhadap masyarakat dengan hukum dan perundang undangan yang mengatur sisitem layanan rumah sakit.. Beberapa Penyesuaian ini ada yang tidak representatif bagi dokter dan rumah sakit, hal ini mempengaruhi kualitas layanan icu. Selain itu tariff rumah sakit yang tidak seimbang dengan tarif ina c bgs pada hampir setiap kasus icu. Disarankan perlunya kebijakan baru dan hukum baru yang mampu menghadapakan kedua sisi yang equal. Undang Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Undang Undang tentang Rumah sakit, sejatinya dapat memberikan pelayanan paripurna bagi masyarakat banyak.
Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit berperan sebagai tempat rujukan dan fasilitas layanan kesehatan tingkan sekunder bahkan tersier. Permasalahan rawatan intensive di rumah sakit masih sering terjadi, apalagi di masa/ era jaminan kesehatan nasional. Ini tidak terlepas dari permasalahan hukum dan kebijakan publik yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh politik hukum. Adanya penolakan penerimaan pasien dengan rawatan icu ( intensive care ) di rumah sakit, disertai dengan upaya menghindari pengadaan sarana dan fasilitas dari rumah sakit untuk rawatan icu, muncul di beberapa rumah sakit. Ini akibat dari implementasi hukum yag dihasilkan.Hasil penelitian mendapatkan bahwa bentrok hukum yag terjadi antara hukum atau perundangan undangan yang mendukung kebijakan publik terhadap masyarakat dengan hukum dan perundang undangan yang mengatur sisitem layanan rumah sakit.. Beberapa Penyesuaian ini ada yang tidak representatif bagi dokter dan rumah sakit, hal ini mempengaruhi kualitas layanan icu. Selain itu tariff rumah sakit yang tidak seimbang dengan tarif ina c bgs pada hampir setiap kasus icu. Disarankan perlunya kebijakan baru dan hukum baru yang mampu menghadapakan kedua sisi yang equal. Undang Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Undang Undang tentang Rumah sakit, sejatinya dapat memberikan pelayanan paripurna bagi masyarakat banyak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
