Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah Terkait Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Irawati, Gusni
Subject
342 Hukum Tata Negara
Datestamp
2022-11-23 05:24:50
Abstract :
Pajak adalah sebuah sumber pemasukan bagi Negara, dalam sejarah yang kita tau saat ini, pemerintahan di Indonesia, dari Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi salah satu sumber yang bisa diandalkan bagi daerah masing-masing. Dan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pajak bersumber dari pendapatan daerah. Dari peraturan ini bekerja untuk maksimalkan pekerjaan pemerintah daerah kepada semua masyarakat yang ada. Dan dalam praktek saat ini, penerapan dengan nilai transaksi yang dasar perhitungan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sering terjadi masalah dikarenakan cukup banyak dalam masalah nilai transaksi yang diajukan pada wajib pajak yang sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petugas dari pajak tersebut. Dalam masalah penelitian ini bagaimana dengan otoritas pajak dalam melakukan memverifikasi dalam pengumpulan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan di Kota Batam. Bagaimana dengan ketentuan upaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang tidak sesuai dengan nilai transaksi karena objek pajak di Kota Batam, dan apakah sanksi administratif dalam perpajakan bisa dikenakan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang dibayar lebih rendah oleh wajib pajak di Kota Batam. Tujuan penelitian untuk mencari tau bagaimana sanksi dan hambatan serta solusi dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan dibawah nilai transaksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah data sosiologis. Hasil penelitian ini hambatan verifikasi dan validasi BPHTB oleh Dinas BPPRD sering terjadi dengan munculnya nilai jual beli yang dibuat dibawah nilai transaksi/nilai pasar akan tetapi yang seharusnya wajib diatas nilai NJOP yang telah ditetapkan Dinas BPPRD sedangkan sanksi yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan ancaman satu tahun penjara.
Pajak adalah sebuah sumber pemasukan bagi Negara, dalam sejarah yang kita tau saat ini, pemerintahan di Indonesia, dari Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi salah satu sumber yang bisa diandalkan bagi daerah masing-masing. Dan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pajak bersumber dari pendapatan daerah. Dari peraturan ini bekerja untuk maksimalkan pekerjaan pemerintah daerah kepada semua masyarakat yang ada. Dan dalam praktek saat ini, penerapan dengan nilai transaksi yang dasar perhitungan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sering terjadi masalah dikarenakan cukup banyak dalam masalah nilai transaksi yang diajukan pada wajib pajak yang sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petugas dari pajak tersebut. Dalam masalah penelitian ini bagaimana dengan otoritas pajak dalam melakukan memverifikasi dalam pengumpulan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan di Kota Batam. Bagaimana dengan ketentuan upaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang tidak sesuai dengan nilai transaksi karena objek pajak di Kota Batam, dan apakah sanksi administratif dalam perpajakan bisa dikenakan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang dibayar lebih rendah oleh wajib pajak di Kota Batam. Tujuan penelitian untuk mencari tau bagaimana sanksi dan hambatan serta solusi dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan dibawah nilai transaksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah data sosiologis. Hasil penelitian ini hambatan verifikasi dan validasi BPHTB oleh Dinas BPPRD sering terjadi dengan munculnya nilai jual beli yang dibuat dibawah nilai transaksi/nilai pasar akan tetapi yang seharusnya wajib diatas nilai NJOP yang telah ditetapkan Dinas BPPRD sedangkan sanksi yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan ancaman satu tahun penjara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
